KPK Ajukan Banding Atas Vonis Terdakwa e-KTP Markus Nari

"Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal," katanya

KPK Ajukan Banding Atas Vonis Terdakwa e-KTP Markus Nari
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/10/2019). Mantan anggota DPR itu dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama lima tahun karena diyakini menerima uang dari hasil korupsi KTP elektronik dan merintangi penyidikan kasus tersebut. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Markus Nari, terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, langkah itu ditempuh karena berbagai pertimbangan.

Baca: KPK Periksa 9 Legislator Muara Enim Terkait Kasus Suap Proyek Dinas PUPR

"Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti, karena dalam putusan pengadilan tipikor itu, tuntutan uang pengganti yang dikabulkan baru berjumlah 400 ribu dolar AS. Uang ini merupakan uang yang diduga diterima terdakwa dari Andi Narogong di dekat Stasiun TVRI Senayan," kata Febri kepada wartawan, Selasa (3/12/2019).

Sedangkan dugaan penerimaan lain, lanjut Febri, yaitu 500 ribu dolar AS saat ini belum diakomodir ke dalam putusan tingkat pertama tersebut.

Febri mengatakan penuntut umum KPK cukup meyakini dugaan penerimaan dari Andi Narogong melalui ponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto, di ruang Rapat Fraksi Golkar tersebut terbukti di pengadilan. 

"Oleh karena itu, KPK mengajukan banding. Karena KPK cukup meyakini, seharusnya terdakwa terbukti menerima 900 ribu dolar AS atau setara lebih dari Rp12 miliar sehingga uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara," kata Febri.

Selain itu, lanjut Febri, KPK juga berharap penanganan kasus korupsi e-KTP tersebut bisa membongkar secara maksimal bagaimana persekongkolan aktor politik dan birokrasi dalam 'mengondisikan' sejak awal proyek triliunan rupiah itu sejak tahap penyusunan anggaran, perencanaan proyek hingga implementasi.

Apalagi e-KTP merupakan sesuatu yang sangat vital bagi administrasi kependudukan dan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak untuk pekerjaan panjang ini sangat dibutuhkan," kata Febri.  

Baca: Korban First Travel Siang Ini Mau Temui Jaksa Agung, Minta Perlindungan Hukum Soal Perampasan Aset

Sebelumnya, pada putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, mantan Anggota DPR dari Partai Golkar Markus Nari dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. 

Tak hanya itu, Markus juga diwajibkan membayar uang pengganti‎ senilai 400 ribu dolar AS, serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun pasca menjalani pidana pokok.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved