Menhan Prabowo Soal Industri Pertahanan Swasta: Bagian Vital dari Ekonomi Kita

Untuk itu, ia berjanji akan mencoba memecahkan masalah-masalah yang menghambat perkembangan tersebut.

Menhan Prabowo Soal Industri Pertahanan Swasta: Bagian Vital dari Ekonomi Kita
Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto saat mengunjungi Pameran Industri Alat Pertahanan dan Keamanan (alpahankam) Perkumpulan Industri Pertahanan Nasional (Pinhantanas) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (3/12/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan akan terus berusaha mengembangkan industri pertahanan swasta nasional meski Undang-Undang Pertahanan RI nomor 11 tahun 2012 menyebutkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemadu utama industri alat utama pertahanan.

Ia mengatakan, saat ini industri swasta merupakan bagian vital dari ekonomi Indonesia.

Untuk itu, ia berjanji akan mencoba memecahkan masalah-masalah yang menghambat perkembangan tersebut.

Hal itu diungkapkan Prabowo usai mengunjungi satu per satu stan pameran alat pertahanan dan keamanan (alpahankam) Perkumpulan Industri Pertahanan Nasional (Pinhantanas) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (3/12/2019).

"Ya tidak ada masalah, jadi saya katakan tadi bahwa kita jangan berpikir BUMN nasional atau swasta. Kita semua anak bangsa, swasta adalah bagian vital dari ekonomi kita. BUMN dan swasta kerjasama. Nanti kita bisa cari formulanya, akar masalah, BUMN lead integrator tapi semua swasta ikut dengan aktif," kata Prabowo.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Pertahanan nomor 16 tahun 2012 Pasal 11 menyebutkan Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sesuai perkembangan zaman.

"Saya minta kebijakan pengadaan alutsista betul-betul memperhitungkan, mengkalkulasi, mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu sangat cepatnya," ujar Jokowi saat rapat terbatas Kebijakan Alutsista di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"Ini akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. Jangan sampai pengadaan alutsista dengan teknologi yang sudah usang, sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," sambung Jokowi.

Menurut Jokowi, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17 ribu pulau, harus menjadi sebuah kekuatan regional yang disegani di kawasan Asia Timur.

"Karena itu kita perlu melakukan penguatan pertahanan dengan alutsista yang moderen, yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri," ucap Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan pentingnya perencanaan yang jelas untuk pengembangan industri alat pertahanan, mulai dari hulu sampai hilir.

"Sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri. Kita harus memastikan sumber daya manusia industri pertahanan diperkuat," ucapnya.

"Jangan lagi oreantasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apalagi oreantasinya sekedar proyek, sudah stop yang seperti itu. oreantaisnya adalah strategic partnership untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa," sambung Jokowi.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved