Pembiayaan Jangka Panjang untuk Bangun Infrastruktur Masih Minim

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan sekira Rp 6.000 triliun guna membangun infrastruktur selama periode kedua pemerintahannya.

Pembiayaan Jangka Panjang untuk Bangun Infrastruktur Masih Minim
PUPR
Kementerian PUPR melakukan pengerjaan Bendungan Kuwil Kawangkoan yang berada di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan sekira Rp 6.000 triliun guna membangun infrastruktur selama periode kedua pemerintahannya.

Sustainable Development Investment Pannership (SDlP) ASEAN Hub memiliki solusi terhadap tantangan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan melalui asuransi dan pasar modal.

SDIP akan mengidentifikasi langkah berikutnya untuk mendukung investasi domestik jangka panjang pada forum “Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi" hari ini.

Co-Chair of the Steering Group of SDlP ASEAN Hub Donald Kanak menjelaskan, SDlP mendirikan SDlP ASEAN Hub untuk mengambil peran penting dalam mengelola modal bagi pembangunan berkelanjutan di ASEAN.

Baca: Pakar Tata Kota Nirwono Jogo Menilai Anies Baswedan Belum Fokus Urusi Kemacetan Jakarta

"Forum diskusi sepenti pada hari ini sangat penting dalam rangka melanjutkan dialog yang konstruktif dan mengedepankan solusi yang mendukung agenda nasional untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Forum ini, lanjutnya, menghadirkan pemerintah maupun swasta, serta menekankan pada signifikansi investasi domestik jangka panjang.

Selain itu, bagaimana asuransi maupun pasar modal domestik yang semakin besar dapat mempercepat mobilisasi modal untuk pembangunan beukelanjutan jangka panjang.

"Keberhasilan forum ini merupakan sebuah langkah penting guna membina pendekatan kolaboratif yang telah dibangun oleh SDIP ASEAN Hub bersama dengan pemerintah dan swasta. Khususnya, untuk membiayai pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia," tutur Donald.

Adapun, lanjutnya, saat ini porsi aset keuangan jangka panjang seperti asuransi, pensiun, dan reksa dana di Indonesia masih minim yakni 9 persen dari PDB.

Halaman
12
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved