Pembiayaan Jangka Panjang untuk Bangun Infrastruktur Masih Minim

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan sekira Rp 6.000 triliun guna membangun infrastruktur selama periode kedua pemerintahannya.

Pembiayaan Jangka Panjang untuk Bangun Infrastruktur Masih Minim
PUPR
Kementerian PUPR melakukan pengerjaan Bendungan Kuwil Kawangkoan yang berada di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. 

Indonesia dinilai mengikuti jejak beberapa negara tetangga ASEAN dalam kesenjangan memobilisasi tabungan jangka panjang.

Menurut Donald, ini tidak disebabkan oleh tingkat tabungan yang lebih rendah atau tingkat kekayaan per kapita yang lebih rendah. Misalnya tingkat tabungan Indonesia sebanding dengan Thailand dan dengan tingkat tabungan dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari Vietnam.

Sementara, sektor perbankan memainkan peran kunci dalam pertumbuhan pembiayaan, tetapi peraturan perbankan modern menghambat bank untuk melakukan pinjaman jangka panjang.

Ini karena bank menerima pendanaan dari deposito jangka pendek. Ketidakcocokan deposito jangka panjang dengan pinjaman jangka panjang menciptakan risiko bagi masing-masing bank dan sistem perbankan.

Berbeda dengan bank, dana pensiun dan asuransi jiwa harus mengumpulkan dana untuk kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan, pensiun, dan perawatan lanjut usia.

"Dana pensiun, perusahaan asuransi jiwa dan reksa dana ingin berinvestasi dalam obligasi dan saham jangka panjang. Karenanya merupakan penyedia alami modal jangka panjang dan dapat melengkapi bank yang merupakan penyedia utama pembiayaan jangka pendek dan menengah," pungkasnya.

Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved