Wapres Maruf Amin: SKB 11 Menteri Diperlukan untuk Tangkal ASN yang Dianggap Radikal

Maruf Amin berharap pro kontra terkait aturan itu disudahi, lantaran menurutnya SKB ini memberi manfaat positif.

Wapres Maruf Amin: SKB 11 Menteri Diperlukan untuk Tangkal ASN yang Dianggap Radikal
TRIBUNNEWS/RINA AYU PANCARINI
Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri terkait radikalisme diperlukan untuk mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ma'ruf Amin menyatakan hal ini saat disinggung urgensi pemerintah menerbitkan SKB itu, saat ditemui usai membuka rapat koordinasi dakwah nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Senin malam (2/12/2019).

Maruf Amin berharap pro kontra terkait aturan itu disudahi, lantaran menurutnya SKB ini memberi manfaat positif.

"Saya kira apanya yang dimasalahkan. Saya kira supaya jangan ada ASN yang terpapar," ucap Ma'ruf.

"Andai kata diketahui ada ASN yang terpapar. Perlu adanya upaya untuk deradikalisasi. Jadi itu pengawasan juga. Jadi enggak ada masalah," lanjut dia.

Baca: Wapres Maruf Amin Setuju Dai Disertifikasi Lewat MUI

Diketahui, pemerintah di bawah 11 kementerian atau lembaga melakukan penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) penanganan radikalisme ASN di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa 12/11/2019 lalu.

Penandatanganan dilakukan oleh KemenPAN RB, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BPIP, dan BKN, serta KPK dan KASN,

Melalui SKB itu diharapkan, para ASN tidak terpapar dari tindakan atau perbuatan, berupa radikalisme negatif yang meliputi intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved