YLBHI: SKB 11 Menteri Berpotensi Langgar Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Pihaknya hanya bisa menemukan UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaaan dan

YLBHI: SKB 11 Menteri Berpotensi Langgar Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur. 

Dia menjelaskan, kata "mengarah" jelas sangat kabur dan tidak jelas pengaturan, sehingga akan menjadi ketentuan karet yang mudah disalahgunakan.

Dia juga melihat SKB itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Pihaknya hanya bisa menemukan UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaaan dan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta sejumlah aturan turunannya.

Namun, dia menambahkan. tidak ada dasar dan payung hukum tentang definisi radikalisme dan intoleran yang konkret.

"Melalui SKB ini, dikhawatirkan akan menghancurkan semangat negara hukum dan penghormatana serta perlindungan hak asasi manusia yang merupakan semangat yang dibangun dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah di bawah 11 kementerian atau lembaga melakukan penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) penanganan radikalisme ASN di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa 12/11/2019 lalu.

Penandatanganan dilakukan oleh KemenPAN RB, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BPIP, dan BKN, serta KPK dan KASN,

Melalui SKB itu diharapkan, para ASN tidak terpapar dari tindakan atau perbuatan, berupa radikalisme negatif yang meliputi intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved