Jubir Presiden : Draf UU KKR Rampung

Hal ini disampaikan Fadjroel saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Jubir Presiden : Draf UU KKR Rampung
Instagram @fadjroelrachman
Juru Bicara Jokowi Fadjroel Rachman 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan pemerintah telah selesai menyusun naskah akademik dan draf rancangan undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi (RUU KKR). RUU KKR ini masuk prolegnas 2020.

Hal ini disampaikan Fadjroel saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Fadjroel mengatakan hal ini menujukan kemajuan yang sangat baik. Terlebih Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sudah memikirkan pembentukan kembali KKR untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Baca: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Masuk dalam RUU Daftar Kumulatif

"Mudah-mudahan dengan jalan ini kita bisa mengungkapkan kebenaran," imbuhnya.

Fadjroel menjelaskan KKR nantinya bisa memberikan rekomendasi untuk membuat pengadilan HAM.

Tetap utamanya lembaga ini dibentuk untuk pengungkapan kebenaran dari kasus-kasus HAM masa lalu.

"Jadi kita kalau mengungkapkan kebenaran hati kita lega. Semuanya dinyatakan, lalu kemudian KKR bekerja, setelah itu baru diberikan rekomendasi sehingga semuanya bisa berjalan, rekonsiliasi terhadap seluruh rakyat," ujarnya.

Fadjroel menambahkan sebelumnya KKR telah dibentuk KKR. Namun dibubarkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 2006 lalu.

MK membatalkan UU 27/2004 karena ada salah satu pasal yang menyebut jika pelaku telah meminta maaf, maka berhak mendapatkan pengampunan atau amnesti.

Dalam draf RUU KKR yang baru, menurut Fadjroel, ketentuan tersebut bakal dipisahkan. Rehabilitasi tidak dikaitkan dengan amnesti. Akan ada mekanisme lewat pengadilan HAM berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan KKR.

"Kita liat. Ini kan baru selesai naskah akademiknya dan rancangan UU sudah kita majukan sebagai prioritas di dalam prolegnas. Mudah-mudahan nanti DPR bisa menyelesaikan," tambah Fadjroel

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved