Polemik Perpanjangan Izin SKT FPI, Ketua PBNU: Ada yang Aneh, Apa Tidak Bisa Koordinasi?

Ketua PBNU mempertanyakan terkait izin SKT ormas FPI antara Menteri Agama dan Mendagri maupun Menko Polhukam apa tidak saling berkoordinasi.

Polemik Perpanjangan Izin SKT FPI, Ketua PBNU: Ada yang Aneh, Apa Tidak Bisa Koordinasi?
Youtube Najwa Shihab
Ketua PBNU Marsudi Syuhud 

TRIBUNNEWS.COM - Polemik perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI) mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya yaitu Ketua PBNU Marsudi Syuhud.

Polemik saat ini yang berkembang terkait izin SKT ormas FPI berkaitan dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri maupun Menko Polhukam, Marsudi pun merasa hal ini aneh.

"Ini kan menjadi polemik sekarang antara Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri atau bahkan Menko Polhukam. Saya ngeliat memang aneh ini judulnya," tuturnya, dilansir YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (3/12/2019).

Dalam hal itu, ia juga mempertanyakan sebuah Kementerian satu sama lain apa tidak saling berkoordinasi.

"Sebuah Kementerian, ada Menko dan lainnya. Apa ngga bisa koordinasi gitu, mestinya koordinasi aja disana," ujarnya.

Marsudi menyarankan dalam Kementerian dapat dilakukan diskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar tidak terjadi selisih paham.

"Koordinasi dibahas, katanya yang satu sudah mengeluarkan rekomendasi dan satunya menolak," tandasnya.

Ia juga mengungkapkan dilihat dari hal tersebut sepertinya para Menteri tidak saling kompak.

"Lha ini kan kelihatan kayak nggak kompak juga ini dipimpin oleh menteri-menteri ini, kelihatannya," imbuhnya.

Marsudi Syuhud juga mengungkapkan sebagai masyarakat Indonesia tidak perlu takut dengan pemahaman kata syariah.

Halaman
12
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved