Anggota Komisi II DPR Usulkan Penggabungan UU Pemilu dengan UU Pilkada

Komisi II DPR RI bersama KPU terus membahas aturan mengenai Pilkada serentak yang akan digelar tahun depan.

Anggota Komisi II DPR Usulkan Penggabungan UU Pemilu dengan UU Pilkada
net
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI bersama KPU terus membahas aturan mengenai Pilkada serentak yang akan digelar tahun depan.

Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra Kamarasumad menilai bahwa perlu adanya penggabungan dua Undang-Undang kepemiluan saat ini yakni UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016, agar Pemilu atau Pilkada berjalan lebih baik.

Dengan penggabungan tersebut menurutnya terdapat empat aturan yang direvisi. Pertama yakni mengenai sistem kepemiluan meliputi aspek dari Pemilu serentak. Ia mengatakan ada dua wacana mengenai revisi tersebut.

Baca: Bahas PKPU Bersama DPR, KPU Soroti Perlindungan Hak Pemilih Hingga Keterbukaan Data

"Wacana satu adalah pemisahan dengan pendekatan Serentak Khusus Nasional, yaitu Pilpres, DPR, DPD dan serentak Daerah yaitu DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten atau kota dan Kepala daerah," kata Kamarasumad saat dihubungi, Jumat, (6/12/2019).

Wacana kedua menurutnya pemisahan berdasarkan jenis Pemilu. Pemilu serentak Legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan serentak Eksekutif (Presiden dan Kepala daerah).

"Serta meninjau ulang kursi tiap Dapil dari 3 sampai 10 menjadi 3 sampai 8 maksimal untuk DPR RI atau sebaliknya," katanya.

Baca: Bahas Pemutakhiran Data Pemilih, Komisi II Rapat Bersama KPU-Bawaslu-Kemendagri

Selain itu aspek lainnya yang perlu direvisi kata dia yakni pemutakhiran data pemilih sampai Penetapan DPT. Masa rekapitulasi suara yang terlalu panjang diganti dengan E rekap.

Lalu dalam aspek penegakan Hukum, yang harus diperbaiki yakni penguatan payung hukum terhadap pelaku money politik agar ada efek jera. Sehingga melahirkan pendidikan politik yang sehat dan figur berintegritas

"Terakhir aspek aktor Pemilu, meliputi pembatasan usia maksimal petugas Badan adhoc khususnya KPPS," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved