Muslim Jaya: Penerapan Omnibus Law Perlu Dikawal

Menurut Muslim, program yang disampaikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto tersebut perlu didukung oleh seluruh kader baik di eksekutif maupun legislati

Muslim Jaya: Penerapan Omnibus Law Perlu Dikawal
Istimewa
Muslim Jaya Butarbutar 

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakil Ketua Bakumham (Badan Hukum dan Ham) DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar menyambut baik adanya terobosan konsep Omnibus Law yang menjadi program Pemerintahan jokowi- KH.Maruf Amin 5 tahun kedepan.

Omnibus Law diproyeksikan bakal menumbuhkan harapan iklim investasi di Indonesia semakin berkembang .

Menurut Muslim, program yang disampaikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto tersebut perlu didukung oleh seluruh kader baik di eksekutif maupun legislatif.

"Perlu mengawal penerapan omnibus law. Penerapan omnibus law yang dimulai dari sosialisasi adalah sebuah langkah yang sudah tepat dan benar dalam menumbuhkan iklim investasi di Indonesia," kata Muslim Jaya Butarbutar dalam siaran persnya.

Ketua Bidang Hukum Dan Ham Ormas Kosgoro 1957 ini menyebut, banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih membuat iklim investasi di Indonesia mengalami kesulitan. Dia mengambil contoh,  ketika Undang-undang nomor  41 Tahun 1999, dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria. 

"Itu mengandung tumpang tindih yang saling berbenturan satu sama lain," katanya.

Dalam hal tumpang tindih tersebut, menurut dia Omnibus law bisa menyatukan atau melakukan harmonisasi ketiga UU ini menjadi sebuah payung hukum. "Mengatur dalam bentuk omnibus law agar tidak saling tumpang tindih," katanya.

Selain itu, dia melihat UU  tentang administrasi negara dan UU Tipikor ada konflik, dimana dalam UU administrasi pemerintahan diperbolehkan adanya diskresi. Namun lanjut Muslim, pejabat di daerah takut menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan karena terbentur dengan UU Tipikor.

"Walaupun sebenarnya tidak semua diskresi selalu mengandung tindak pidana korupsi," kata dia.

Muslim mengungkapkan, tidak ada satupun kepala daerah berani mengunakan diskresi dalam mengambil kebijakan itu karena takut dipenjara. "Nah konsep omnibus law bisa masuk untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum atas setiap maslaah yang ada," katanya.

Halaman
12
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved