Breaking News:

Sederet Persoalan PNS, Masih Bermental Priyayi Sampai Jual Beli Jabatan

Pelayanan buruk masih kerap dirasakan masyarakat karena kurang cakapnya para PNS menjalankan tugas-tugasnya.

Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) masih punya segudang persoalan. Salah satunya, banyak PNS yang bermental priayi alias merasa tinggi kuasa dan ingin dihormati.

Ditambah, kinerja PNS juga belum tergolong baik. Pelayanan buruk masih kerap dirasakan masyarakat karena kurang cakapnya para PNS menjalankan tugas-tugasnya.

"Persoalan PNS banyak. Satu yaitu mentalitas priayi, seolah merasa berkuasa itu belum hilang. Lalu juga bad service atau pelayanan yang buruk," ujarnya dalam diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).

Mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini juga melihat ada perilaku koruptif seperti pungutan liar yang terjadi di tengah masyarakat.

Baca: Ketua Komisi II DPR Minta Rencana PNS Kerja 4 Hari Seminggu Dikaji Mendalam

Baca: 4 Tahun Suaminya Hilang & Tak Dinafkahi, Pria Ini Malah Hidup Mewah dengan PNS, Jarak Rumah 10 Meter

Baca: PNS Diusulkan Cuma Kerja 4 Hari, Jumat-Sabtu-Minggu Libur, DPR Bilang Jangan Sampai Magabut

Baca: Politisi PKS: Usulan PNS Libur Hari Jumat Tidak Cerdas

Ada pula politisasi birokrasi yang menyasar PNS. Dimana mereka yang punya status sebagai petahana dalam pemilihan umum cenderung memanfaatkan pegawainya.

Hal ini yang jadi latar belakang dukungan aturan petahana cuti di luar tanggungan negara ketika mencalonkan kembali.

"Lalu yang paling memprihatinkan adalah politisasi birokrasi. Bagaimana petahana cenderung mempolitisaai PNS. Karena itu petahana ketika maju lagi harus cuti di luar tanggungan negara," jelasnya.

Sederet masalah juga terjadi dalam perekrutan PNS. Meski disebut sistem perekrutannya kian membaik, namun soal pelaksanaan mutasi dan promosi jadi satu hal yang luput dari perhatian.

Pasalnya, masih ada transaksi-transaksi seperti jual beli jabatan.

"Bahkan terjadi jual beli jabatan," pungkas Djohan.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved