ICW Sebut Keberadaan KPK di Era Jokowi-Ma'ruf Lemah, Ini Alasannya

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pencegahan dan penindakan korupsi pada era pemerintahan Jokowi-Maruf Amin semakin lemah.

ICW Sebut Keberadaan KPK di Era Jokowi-Ma'ruf Lemah, Ini Alasannya
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pencegahan dan penindakan korupsi pada era pemerintahan Jokowi-Maruf Amin semakin lemah.

Terlebih, beberapa regulasi dinilai semakin menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat diskusi bertajuk 'Arah Pemberantasan Korupsi Era Jokowi-Maruf' di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2019).

Kurnia menyebut, pimpinan-pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023, diisi figur yang diduga banyak persoalan masa depan.

Baca: Nasihati Teman Wishnutama soal Pecat Dirut, Erick Thohir Ditunjuk-Tunjuk Jokowi Usai Dengar Nama Ini

Hal tersebut menurutnya membuat pemberantasan korupsi menjadi tidak lagi cerah.

"Firli, sebelumnya disebut melanggar etik karena bertemu dengan pihak berperkara, yakni Tuanku Guru Bajang selaku saksi dalam penyelidikan divestasi Newmont," kata Kurnia.

Lalu, kata Kurnia, Jokowi tidak menyelesaikan perkara penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan sejak tahun 2017 lalu.

Baca: Jokowi Beri Contoh Kasus Nepotisme di Dunia Pendidikan di Hadapan Siswa SMKN 57 Jakarta

"Sampai hari ini belum diselesaikan pemerintahan Pak Jokowi yang harusnya bisa segera diselesaikan tapi sudah lebih dari dua tahun toh juga tidak ada niatan baik dari negara," ucapnya.

Lebih lanjut, Kurnia mengatakan, selama tahun 2019, sikap pemerintah untuk merevisi UU KPK hingga keringanan hukuman dan putusan lepas sangat mencoreng semangat pemberantasan korupsi oleh KPK.

Baca: Ketua KPK Sentil Masalah Perizinan Dikeluhkan Pengusaha

"Solusi hari ini juga tidak diindahkan oleh presiden, saat ini Presiden malah memberikan pengurangan hukuman bagi narapidana kasus korupsi. Ini semakin menunjukkan bahwa rezim Joko Widodo memang tidak pernah menganggap pemberantasan korupsi sebagai sebuah entitas penting," jelasnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved