Ini Warisan Kasus Era Pimpinan KPK Jilid IV ke Jilid V

Pada 21 Desember mendatang, era Firli Bahuri cs atau komisioner jilid V akan menggantikan Agus Rahardjo dkk di pucuk pimpinan KPK.

Ini Warisan Kasus Era Pimpinan KPK Jilid IV ke Jilid V
Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Agus Rahardjo menjelaskan hingga saat ini KPK belum terlibat dalam kasus penyelundupan Harley. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa kepemimpinan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV akan segera usai.

Pada 21 Desember mendatang, era Firli Bahuri cs atau komisioner jilid V akan menggantikan Agus Rahardjo dkk di pucuk pimpinan KPK.

Menanti pergantian tersebut, Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo sudah bersiap mewariskan sejumlah kasus kepada pimpinan komisi antikorupsi 2019-2023.

Salah satu kasus yang disebut Agus adalah kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

"Kalau BLBI kan paling tidak kami merintis satu. Mudah-mudahan ada yang meneruskan," ucap Agus di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Menurut Agus, kasus yang diduga merugikan negara Rp3,7 triliun itu membutuhkan waktu dalam penanganannya.

Mengingat, katanya, kasus itu cukup kompleks. Belum lagi kasus lain yang melibatkan perusahaan cangkang di luar negeri.

Agus kemudian mencontohkan kasus suap pengadaan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC serta pencucian uang yang menjerat eks Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedarjo. KPK, kata dia, butuh waktu dua tahun lebih mengusut perkara ini.

"Kita mau bawa (kasus) Garuda ke persidangan itu juga diperlukan waktu yang lama. Berhubungan dengan banyak lembaga lintas negara. Jadi masalahnya di situ," beber Agus.

Wakil Ketua KPK periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar, merenspons warisan kasus itu. Dia bilang, pimpinan baru bakal menetapkan skala prioritas dalam mengusut kasus.

Akan ada pengelompokan kasus mana saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal itu akan dibahas sebelum lima pimpinan KPK baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pimpinan akan melihat (kasus) mana yang prioritas. Karena kami kan ada induksi dari 16 Desember sebelum pelantikan. Jadi kita akan mulai belajar berbagai hal di sini. Penyesuaian," kata Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved