Soal Aturan Majelis Taklim, Komisi VIII: Kenapa Tidak Kemenag Saja yang Aktif Mendata

Ace Hasan Syadzily khawatir, justru dengan tetap diterapkan PMA itu akan semakin menegaskan negara terlalu ikut campur terhadap yang bukan ranahnya.

Soal Aturan Majelis Taklim, Komisi VIII: Kenapa Tidak Kemenag Saja yang Aktif Mendata
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Ace Hasan Syadzily 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Komisi VIII DPR RI sangat menyayangkan sikap Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi berkukuh tidak akan mencabut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily khawatir, justru dengan tetap diterapkan PMA itu akan semakin menegaskan negara terlalu ikut campur terhadap yang bukan ranahnya.

"Inilah yang sangat kami sayangkan. Saya khawatirkan justru dengan tetap diterapkan PMA itu akan semakin menegaskan bahwa negara terlalu ikut campur terhadap yang bukan ranahnya," ujar mantan juru bicara TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin kepada Tribunnews.com, Senin (9/12/2019).

Lebih lanjut kata dia, dalam konteks pelayanan agar Majelis Taklim untuk mendapatkan bantuan dari negara, apakah caranya harus dengan mendaftarkan diri ke Kementerian Agama?

Lalu ia juga balik mempertanyakan, kenapa bukan Kementerian Agama saja yang lebih pro-aktif untuk mendata sejumlah Majelis Taklim itu?

"Bukankah Kementerian Agama memiliki petugas dan para penyuluh agama yang tersebar di seluruh Indonesia?" ucapnya.

Kalau Majelis Taklim harus terdaftar, ia kembali mempertanyakan, bagaimana dengan institusi keagamaan lainnya di luar agama Islam. Apakah juga harus terdaftar?

"Ingat, azas dari pelayanan publik itu harus berlaku pada siapa saja dan agama manapun," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved