Tak Selaras dengan Pemberian Grasi, Soal Hukuman Mati Koruptor PKS Sebut Jokowi Keliru

Anggota Komisi III DPR fraksi PKS, Nasir Djamil menilai Presiden Jokowi keliru soal hukuman mati untuk koruptor. Nasir menyinggung grasi Annas Maamun.

Tak Selaras dengan Pemberian Grasi, Soal Hukuman Mati Koruptor PKS Sebut Jokowi Keliru
Kolase Tribunnews/ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Anggota Komisi III DPR fraksi PKS Nasir Djamil dan Presiden Jokowi 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR fraksi PKS, Nasir Djamil menilai Presiden Jokowi keliru soal hukuman mati untuk koruptor.

"Jadi Pak Jokowi menurut saya keliru kalau mengatakan bahwa hukuman mati itu berdasarkan kehendak masyarakat," kata Nasir Djamil, dilansir dari Kompas TV, Selasa (10/12/2019).

Nasir Djamil mengatakan ketentuan hukuman untuk koruptor sudah diatur dalam UU Tipikor, bukan masyarakat.

"Hukuman mati itu kan ada di UU HAM, UU Psikotropika, dan UU tentang tindak pidana korupsi itu sendiri," sambung Nasir.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan hukuman mati dapat diterapkan bagi pencuri uang negara (koruptor).

Hal ini ia singgung saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diselenggarakan di SMK 57 Jakarta.

Menurutnya, hukuman mati bagi koruptor di Indonesia sangat tergantung kepada aspirasi masyarakat.

Selain itu, harus ada revisi undang-undang yang dilakukan oleh DPR-RI.

Presiden lantas menyatakan tak menutup kemungkinan inisiatif usulan ini akan datang dari pemerintah.

"Kehendak masyarakat, kalau memang masyarakat berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana, Tipikor, itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif," ungkap Jokowi.

Halaman
123
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved