Revisi UU KPK

Ketua KPK Tegaskan Korupsi Menghambat Investasi Asing ke Indonesia

Proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjalan kilat hingga kini masih jadi pertanyaan.

Ketua KPK Tegaskan Korupsi Menghambat Investasi Asing ke Indonesia
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Agus Rahardjo 

Bukan dengan mengeluarkan revisi UU KPK yang justru melemahkan kerja KPK.

"Sudah seharusnya Indonesia memperhatikan dampak korupsi terhadap pembangunan di negeri ini dan bertindak secara kolektif untuk memerangi korupsi sebagai bagian penting dari agenda pertumbuhan yang lebih luas," kata Agus.

Agus berharap menjadi sarana bagi KPK untuk melakukan perbaikan.

Salah satunya meminta masukan sejumlah pihak untuk diperbaiki KPK ke depannya.

Baca: Gibran Maju di Pilkada Solo, Politisi PAN Angkat Bicara

"Ini yang nanti saya harapkan saran dari pertemuan ini silakan datang dari para ahli yang datang untuk memberikan masukan yang kita gunakan sebagai landasan untuk mengindikasi reformasi apa yang harus dilakukan," kata Agus.

Revisi UU KPK sudah disahkan sejak 17 Oktober 2019. Revisi UU KPK tercatat dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Meski sudah disahkan, revisi UU KPK terus mendapat penolakan kritik dari sejumlah tokoh masyarakat.
Bahkan sejumlah mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK yang dinilai melemahkan KPK.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved