Revisi UU KPK

Laode M Syarif: Seharusnya yang Direvisi Undang-Undang Tipikor, Bukan Undang-Undang KPK

Laode M Syarif mengatakan sejatinya yang direvisi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bukan Undang-Undang KPK.

Laode M Syarif: Seharusnya yang Direvisi Undang-Undang Tipikor, Bukan Undang-Undang KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi undang-undang KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Agus menegaskan bahwa sejauh ini KPK sudah berada di jalan yang benar.

Menurutnya, justru tindakan koruptif yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.

"Korupsi menghambat investasi asing karena menciptakan lingkungan bisnis yang berisiko tinggi dan tidak dapat diprediksi (secara finansial dan reputasi) serta korupsi menghambat kompetisi sehat karena menghalangi pemain baru untuk masuk dalam pasar sehingga dapat menurunkan insentif untuk berinovasi," kata Agus.

Baca: KPK Hargai Putusan MK soal Jeda 5 Tahun Mantan Terpidana Koruptor Maju Pilkada

Menurut Agus, seharusnya pemerintah mengedepankan upaya perbaikan KPK untuk menekan tindakan koruptif.

Bukan dengan mengeluarkan revisi UU KPK yang justru melemahkan kerja KPK.

"Sudah seharusnya Indonesia memperhatikan dampak korupsi terhadap pembangunan di negeri ini dan bertindak secara kolektif untuk memerangi korupsi sebagai bagian penting dari agenda pertumbuhan yang lebih luas," kata Agus.

Agus berharap menjadi sarana bagi KPK untuk melakukan perbaikan.

Salah satunya meminta masukan sejumlah pihak untuk diperbaiki KPK ke depannya.

Baca: Gibran Maju di Pilkada Solo, Politisi PAN Angkat Bicara

"Ini yang nanti saya harapkan saran dari pertemuan ini silakan datang dari para ahli yang datang untuk memberikan masukan yang kita gunakan sebagai landasan untuk mengindikasi reformasi apa yang harus dilakukan," kata Agus.

Revisi UU KPK sudah disahkan sejak 17 Oktober 2019. Revisi UU KPK tercatat dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Meski sudah disahkan, revisi UU KPK terus mendapat penolakan kritik dari sejumlah tokoh masyarakat. 
Bahkan sejumlah mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK yang dinilai melemahkan KPK.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved