Nelayan Penyuap Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun Divonis 1,5 Tahun Penjara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan kepada terdakwa Abu Bakar.

Abu Bakar terbukti bersalah bersama-sama dengan pengusaha Kock Meng menyuap Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau, Nurdin Basirun.

Abu Bakar terbukti memberikan uang suap senilai Rp 45 juta dan 11 Ribu Dollar Singapura terkait penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di lokasi lahan laut Piayu Laut, Piayu Batam.

Baca: Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau Nurdi Basirun Bantah Terima Uang Suap Penerbitan Izin Reklamasi

"Menyatakan terdakwa Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Muhammad Sirad, saat membacakan putusan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU pada KPK).

Baca: Kejaksaan Agung Tunggu Perhitungan Kerugian Negara dari BPK Terkait Kasus Korupsi BTN Cabang Batam

Abu Bakar sebelumnya dituntut pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Suap diberikan agar Nurdin Basirun menandatangani Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut.

Abu Bakar menyerahkan uang melalui Edy Sofyan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan Budy Hartono, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Selama persidangan, JPU pada KPK menilai Abu Bakar berlaku sopan di persidangan terdakwa.