Pegiat Antikorupsi Apresiasi Putusan MK Soal Syarat Mantan Koruptor Maju di Pilkada

Erwin meyakini putusan MK akan mampu menjadi alat pengikis korupsi politik di negeri ini.

Pegiat Antikorupsi Apresiasi Putusan MK Soal Syarat Mantan Koruptor Maju di Pilkada
KOMPAS
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat antikorupsi Erwin Natosmal Oemar mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat waktu lima tahun setelah mantan terpidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah.

Erwin meyakini putusan MK akan mampu menjadi alat pengikis korupsi politik di negeri ini.

"Putusan MK itu cukup bagus sebagai alat mengikis korupsi politik yang merupakan bentuk terburuk dari varian korupsi karena dampaknya yang lebih sistematis dan struktural," ujar Peneliti dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) ini kepada Tribunnews.com, Rabu (11/12/2019).

Meskipun demikian, menurut dia, ukuran lima tahun yg diputus MK masih terhitung sangat pendek.

Idealnya untuk para pelaku korupsi politik adalah dua kali pemilu atau 10 tahun.

"Terlepas dari catatan itu, kita harus mengapresi MK yang sudah punya perhatian yang serius terhadap dampak dari korupsi politik," ucapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan tiga syarat baru bagi mantan terpidana yang akan maju sebagai kepala daerah dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Syarat pertama adalah calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana yang diancam lima tahun atau lebih kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.

Tindak pidana politik tersebut dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Kedua, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

"Tiga. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Ruang Sidang Utama Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Rabu (11/12/2019).

Tiga syarat tersebut kini tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Hal tersebut dibacakan Anwar ketika membacakan putusan uji materi Undang-Undang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved