Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor, Mahfud MD Setuju: Itu Merusak Nadi Sebuah Bangsa

Mahfud MD setuju dengan adanya hukuman mati bagi koruptor. Menurutnya hal tersebut sudah ada diundang-undang.

Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor, Mahfud MD Setuju: Itu Merusak Nadi Sebuah Bangsa
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Menkopolhukam Mahfud MD ketika melaporkan data LHKPN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2019) 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD setuju dengan wacana hukuman mati untuk koruptor

Kehadiran koruptor dinilai hanya akan merusak sebuah bangsa.

"Saya sejak dulu sudah setuju hukuman mati untuk koruptor karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa dirusak oleh koruptor itu. Sehingga kalau koruptornya serius dengan jumlah besar saya setuju hukuman mati," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Selasa (10/12/2019).

Ia mengatakan jika ancaman hukuman mati untuk koruptor sudah ada di undang-undang. 

Dalam undang-undang dijelaskan jika koruptor dapat dihukum mati jika melakukan pengulangan korupsi dan melakukan korupsi saat ada bencana. 

Mahfud MD menyatakan jika tidak perlu ada undang-undang baru karena perangkat hukum untuk hukuman mati bagi koruptor sudah ada. 

"Koruptor bisa dijatuhi hukuman mati kalau melakukan pengulangan atau melakukan korupsi disaat ada bencana nah itu sudah ada. Cuma kriteria bencana itu yang sekarang belum diluruskan. Nanti kalau itu mau diterapkan tidak perlu ada undang-undang baru, karena perangkat hukum yang tersedia sudah ada," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Menkopolhukam menegaskan jika pemerintah sudah setuju dengan hukuman mati untuk koruptor tapi tetap semua tergantung putusan dari hakim pengadilan.

"Kadangkala hakimnya malah mutus bebas gitu, kadangkala hukumannya ringan. Sudah ringan nanti dipotong lagi, dipotong lagi,  ya sudah itu pengadilan diluar urusan pemerintah," kata pria kelahiran Madura ini. 

Menkopolhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019)
Menkopolhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019) (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa diterapkan asalkan ada kehendak dari masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Miftah
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved