Kemenag Jelaskan Peraturan Pendataan Majelis Taklim

Ada yang terdaftar pada BKMT, tapi mendaftar pula di FKMT. Bahkan, didata juga oleh HMTI, atau HIDMAT Muslimat NU.

Kemenag Jelaskan Peraturan Pendataan Majelis Taklim
Tribunnews.com
Ilustrasi 

Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Agama mengatakan, peraturan menteri agama (PMA) terkait majelis taklim disusun bersama organisasi masyarakat (ormas) Islam atas respon kebutuhan data majelis taklim.

Direktur Penerangan Agama Islam M Juradi menegaskan, PMA itu melalui proses pembahasan cukup panjang, dengan melibatkan para pimpinan organisasi MT, di antaranya: BKMT (Badan Kontak Majlis Ta'lim), FKMT (Forum Komunikasi Majlis Ta'lim), PMTI (Perhimpunan Majlis Ta'lim Indonesia), Permata (Pergerakan Majlis Ta'lim), Hidmat Muslimat NU, Fatayat, Aisiyah Muhammadiyah, Nasiyatul Aisiyah, dan para tokoh, praktisi MT.

"Setelah pembahasan konsep, dilanjutkan dengan finalisasi, kemudian diharmonisasi dengan menghadirkan pihak Kemenkumham RI, dan Kemendagri. Jadi bukan ujug-ujug atau serta merta karena menyikapi suatu issu," tegas Juraidi di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Untuk memperoleh data majelis taklim yang valid, kata Juraidi, diperlukan definisi dan kriteria yang jelas. Sebab, jika tidak, maka data yang dihasilkan akan bias.

Baca: Maruf Amin Minta Fachrul Razi Revisi Peraturan Menteri Agama Tentang Majelis Taklim

Juraidi mencontohkan beda majelis taklim dan ta'lim. Menurutnya, jika ada orang berkumpul belajar agama berapa pun jumlahnya, di bawah pohon sekalipun tempatnya, itu bisa disebut Ta'lim, tapi bukan majelis taklim.

"Kehadiran PMA 29/2019 lebih kepada kebutuhan akan data majelis taklim dan pembinaannya. Majelis taklim yang diatur dalam PMA 29/2019, jelas kriterianya," tutur Juraidi.

Selain soal kriteria, lanjut Juraidi, masalah yang muncul dalam pembahasan draft PMA terkait jumlah majelis taklim di Indonesia.

Ada yang terdaftar pada BKMT, tapi mendaftar pula di FKMT. Bahkan, didata juga oleh HMTI, atau HIDMAT Muslimat NU.

"Disinilah arti penting data yang disajikan pemerintah. Pendataan yang baik akan memudahkan proses pembinaan," kata Juraidi.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved