Kepala BPS: Kalau Saya Ingin Menyenangkan Pemerintah, Neraca Perdagangan Harusnya Dibuat Positif
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto tidak mempermasalahkan soal data BPS yang dianggap banyak pihak selalu menyenangkan pemerintah.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto tidak mempermasalahkan soal data BPS yang dianggap banyak pihak selalu menyenangkan pemerintah.
Menurutnya, BPS tetap menjadi lembaga independen.
"Sekarang ada ekonom mengkritik, betul enggak data BPS itu. Kita lihat saja, pertumbuhan ekonomi enggak maksimal. Tahun lalu data pemerintah 5,4 persen, BPS hanya 5,7 persen," kata Suhariyanto di kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).
Baca: Tjahjo Kumolo: ASN Jangan Monoton dan Terjebak Zona Nyaman, Perlu Inovasi
Jika ingin menyenangkan pemerintah dengan data, menurutnya, BPS akan menerbitkan data-data yang positif.
Baik data pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, atau kemiskinan.
"Kalau saya mau menyenangkan pemerintah, neraca perdagangan setiap bulan harusnya dibuat positif, inflasi harusnya dibuat rendah terus," ujarnya.
Baca: BPS Bersiap Catat Sensus Penduduk 2020
Kecuk panggilan akrab Suhariyanto menegaskan bahwa BPS tetap menyajikan data seobjektif mungkin.
Bahkan, sebelum data itu dirilis ke media, ada proses yang harus dilalui.
Baca: Sensus Penduduk 2020, Alamat Tidak Sesuai KTP Bisa Lapor
"Ketika BPS merilis data dan disampaikan ke wartawan, ada forum masyarakat statistik, yang anggotanya 23 orang, yang memonitor kita terus menerus, mulai dari pengolahan, mereka akan minta direplikasi, terus IMF datang ke sini, kembali untuk mengecek. Dari proses itu yang melihat juga banyak, termasuk masyarakat," katanya.
