KPK Khawatir Penyederhanaan Regulasi lewat Omnibus Law Korbankan Kualitas
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku belum mengetahui draf omnibus law tersebut
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir penyederhanaan regulasi melalui omnibus law malah memangkas kualitas.
Satu di antaranya adalah soal wacana penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di pemangkasan regulasi melalui omnibus law.
Baca: Saat Iriana Jokowi Antar Gibran Rakabuming Berangkat ke Semarang Daftar Calon Wali Kota
Omnibus law diketahui tengah digodok pemerintah guna menarik investasi dan mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku belum mengetahui draf omnibus law tersebut.
Ia khawatir penyederhanaan regulasi melalui omnibus law malah mengorbankan hal lain seperti penghilangan amdal.
"Jangan karena kita ingin simplifikasi akhirnya mengorbankan kualitas, itu juga enggak boleh," kata Syarif kepada wartawan, Kamis (12/12/2019).
Syarif mengatakan bahwa diseluruh dunia kehadiran amdal dinilai sangat penting dalam hal perizinan.
Sebaliknya, dia mendorong agar pemerintah seharusnya dapat memperbaiki tata kelola bukan malah menghilangkan amdal.
| KPK Bakal Kumpulkan Data Dugaan Korupsi di PT Asabri |
|
|---|
| Kader PDIP Harun Masiku Masih Jadi Buronan KPK, Dinilai Bersih oleh Hasto hingga Jebolan Luar Negeri |
|
|---|
| Pengamat: PDIP Sebaiknya Minta Harun Masiku Serahkan Diri ke KPK |
|
|---|
| Megahnya Rumah Wahyu Setiawan di Banjarnegara |
|
|---|
| Saan Mustofa Sebut Kasus Dugaan Suap Wahyu Setiawan Dapat Gerus Legitimasi KPU |
|
|---|
