KPK Khawatir Penyederhanaan Regulasi lewat Omnibus Law Korbankan Kualitas

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku belum mengetahui draf omnibus law tersebut

KPK Khawatir Penyederhanaan Regulasi lewat Omnibus Law Korbankan Kualitas
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir penyederhanaan regulasi melalui omnibus law malah memangkas kualitas.

Satu di antaranya adalah soal wacana penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di pemangkasan regulasi melalui omnibus law.

Baca: Saat Iriana Jokowi Antar Gibran Rakabuming Berangkat ke Semarang Daftar Calon Wali Kota

Omnibus law diketahui tengah digodok pemerintah guna menarik investasi dan mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku belum mengetahui draf omnibus law tersebut.

Ia khawatir penyederhanaan regulasi melalui omnibus law malah mengorbankan hal lain seperti penghilangan amdal.

"Jangan karena kita ingin simplifikasi akhirnya mengorbankan kualitas, itu juga enggak boleh," kata Syarif kepada wartawan, Kamis (12/12/2019).

Syarif mengatakan bahwa diseluruh dunia kehadiran amdal dinilai sangat penting dalam hal perizinan.

Sebaliknya, dia mendorong agar pemerintah seharusnya dapat memperbaiki tata kelola bukan malah menghilangkan amdal.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved