Breaking News:

Hukuman Mati Koruptor

Soal Wacana Hukuman Mati Koruptor, Pengamat: Negara Tidak Diperbolehkan Mencabut Kehidupan Manusia

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebut setiap manusia mempunyai hak kehidupan yang tak boleh dicabut oleh negara.

Tribunnews.com/Nurmulia Rekso
Usman Hamid 

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebut setiap manusia mempunyai hak kehidupan yang tak boleh dicabut oleh negara.

Sehingga jika wacana hukuman mati koruptor akan diterapkan, menurutnya, itu tidak diperbolehkan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, hukuman mati bisa diterapkan bagi pencuri uang negara atau koruptor.

Wacana ini muncul saat Presiden menjawab pertanyaan siswa SMK, yang bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12/2019).

Usman Hamid mengatakan, setiap manusia mempunyai prinsip dasar perlindungan.

Prinsip tersebut tidak bisa dikurangi, meski dalam kondisi apapun.

"Prinsip dasar perlindungan bagi kehidupan manusia, itu sesuatu yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan darurat," ujar Usman Hamid di Studio Menara Kompas, Kamis (12/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Usman Hamid
Usman Hamid (Rizal Bomantama/Tribunnews.com)

Usman Hamid menjelaskan, manusia sejak awal sudah diberi hak untuk hidup oleh Tuhan.

Baca: Polemik Hukuman Mati Koruptor, Amnesty International Sebut Jokowi Hanya Ingin Terkesan Tegas

"Hak hidup itu adalah hak manusia yang dianugerahi oleh sang Maha Pencipta, ada jauh sebelum ada negara," katanya.

"Sehingga negara tidak diperbolehkan untuk mencabut kehidupan daripada manusia," jelas Usman.

Halaman
123
Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved