Tjahjo Kumolo Sebut Kemungkinan Realisasi Perampingan Eselon Mundur Dari Target Juni 2020

Tjahjo Kumolo mengatakan realisasi perampingan eselon masih memerlukan waktu panjang.

Tjahjo Kumolo Sebut Kemungkinan Realisasi Perampingan Eselon Mundur Dari Target Juni 2020
Rina Ayu/Tribunnews.com
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo usai rapat bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang membahas penyederhanaan birokrasi, di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan realisasi perampingan eselon masih memerlukan waktu panjang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan pemangkasan eselon III, IV, dan V rampung pada Juni 2020.

"Saya kira kalau target Pak Presiden Juni 2020, tahap-tahap tertentu selesai. Tapi untuk tahap yang lebih panjang termasuk bagaimana penjenjangan, bagaimana angka kredit supaya bisa naik pangkatnya tidak mengurangi penghasilan, ada proses inovasi-inovasi kan perlu waktu yang panjang," kata Tjahjo Kumolo di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Baca: Istana Diminta Segera Umumkan Nama Dewan Pengawas KPK

Mantan Mendagri ini mengatakan, kini seluruh kementerian atau lembaga sedang melakukan pemetaaan eselon yang akan selesai pada akhir Desember atau awal Januari.

"Sekarang sedang pemetaan. Kemenpan RB minta ya akhir Desember sampai Januari lah. Pertemuan kami dengan Sekjen dan Sesmen, Sekretaris Lembaga sudah dilakukan," ujarnya.

Sementara, bagi pemerintah daerah Kemenpan RB akan mengatur jadwal pertemuan untuk membahas kebijakan tersebut.

Baca: Saat Gibran Maju Mendaftar Cawalkot Solo 2020, Dinamika Politik di Solo Berubah jadi Isu Nasional

"Nanti mau diundurkan dari Juni sampai Desember misalnya itu enggak apa-apa tapi totalitas. Jadi Kemenpan RB nanti mau menyiapkan tahapan-tahapan secara detail. Jadi membangun sistem ASN yang komprehensif," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin meminta penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara cermat, objektif, transparan, adil, dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Baca: Ujang: Majunya Gibran Jadi Contoh Oligarki dan Dinasti Politik Era Jokowi

Penyederhanaan birokrasi merupakan satu dari prioritas pemerintah yang disampaikan Presiden pada pidatonya di Sidang Paripurna MPR RI saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024.

"Yang perlu kita cari adalah solusi yang memberikan dampak terkecil. Lembaga pemerintah harus semakin sederhana, simpel dan lincah. Kecepatan melayani menjadi kunci bagi reformasi birokrasi," ujar Maruf Amin.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved