Soal Penunjukkan Dewan Pengawas KPK, Jokowi: Kita Lihat Track Record dan Integritas

Presiden Jokowi ungkapkan hingga saat ini nama-nama Dewan Pengawas KPK masih proses dan akan dilihat track record dan integritasnya.

Soal Penunjukkan Dewan Pengawas KPK, Jokowi: Kita Lihat Track Record dan Integritas
Tangkap layar kanal YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas, Jumat (13/12/2019). 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan nama-nama Dewan Pengawas KPK hingga saat ini masih dalam proses finalisasi.

Menurutnya pemilihan Dewan Pengawas KPK harus melihat track record dan integritasnya.

"Belum rampung baru proses finalisasi, juga sama melihat satu persatu track recordnya sama integritas," ujarnya dilansir melalui YouTube metrotvnews, Jumat (13/12/2019).

Ia juga menambahkan, nama-nama yang sudah ada akan di check supaya masyarakat puas.

"Kita mau check jangan sampai nanti kita keliru kemudian masyarakat ada yang tidak puas kemudian malah di bully," ungkapnya. 

Sementara itu, Menteri Sekertaris Negara Pratikno mengatakan nama-nama Dewan Pengawas KPK akan selesai Jumat (20/12/2019).

Baca Juga: Jelang Dilantik, Beredar Nama-nama Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi, Ada Nama Eks Politikus PDIP

Pratikno menambahkan jika sampai saat ini nama-nama Dewan Pengawas KPK belum final dan Keputusan Presiden (Keppres) belum ditanda tangani. 

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. Warta Kota/henry lopulalan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. Warta Kota/henry lopulalan (Warta Kota/henry lopulalan)

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan Dewan Pengawas KPK akan diumumkan Presiden Jokowi bertepatan dengan pelantikan Komisioner KPK, Sabtu (21/12/2019).

"Nanti akan keluar namanya pada hari pelantikan," ujarnya dikutip Tribunnews.com melalui YouTube Metro TV, Jumat (6/12/2019).

Halaman
12
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Wulan Kurnia Putri
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved