Pemindahan Ibu Kota Negara

Jokowi: Proyek Calon Ibu Kota di Kaltim Memang Harus Dibagi-Bagi

Jokowi menjelaskan, membangun ibu kota negara memerlukan anggaran yang sangat besar, tetapi jangan sampai menggangu APBN.

Jokowi: Proyek Calon Ibu Kota di Kaltim Memang Harus Dibagi-Bagi
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor meninjau lahan lokasi ibu kota negara yang baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019) sore. Presiden Jokowi menegaskan bahwa lahan tersebut bukan merupakan hutan lindung, melainkan kawasan hak pengusahaan hutan (HPH) yang dikembalikan ke negara. Warta Kota/Alex Suban 

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembangunan ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser, Kalimantan Timur, memang perlu dibagi-bagi ke pihak swasta.

Jokowi menjelaskan, membangun ibu kota negara memerlukan anggaran yang sangat besar, tetapi jangan sampai menggangu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami ingin mencari sumber pendapatan yang tidak semua negara melakukan, tapi barang jadi. Bisa lewat skema KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha), bisa lewat investasi swasta, kan banyak," tutur Jokowi di Novohotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).

"Kalau pikirannya negarif, ya repot. Bagi-bagi proyek, ya harus dibagi, masa kita kerjakan sendiri, APBN habis lah. Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," sambung Jokowi.

Baca: Menurut Jokowi, Jiwasraya Sudah Bermasalah Sejak Era SBY

Menurut Jokowi, pemerintah justru berharap ada keterlibatan pihak swasta untuk ikut serta membangun kawasan ibu kota baru, misalnya masuk ke sektor transportasi dan pendidikan.

"Jadi ngapain kita keluarkan uang, kalau ada dari non APBN bisa. Ini yang sedang kami kembangkan, kepercayaan ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung mereka (swasta)," tutur Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, total lahan termasuk cadangan untuk ibu kota baru seluas 256 ribu hektare dan untuk kawasan inti ibu kota hanya 56 ribu hektare.

"Dari kawasan itu, yang dipakai untuk pemerintahan hanya 5.600 hektare. Artinya yang lain berupa apa? Ya berupa hutan yang akan kami perbaiki," ucap Jokowi.

Langkah perbaikan hutan, kata Jokowi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyiapkan kebun bibit tanaman seluas 100 hektare di kawasan ibu kota baru nantinya.

"Kami ingin memperbaiki karena sudah banyak yang rusak, yang akan menjadi daya tarik bagi ibu kota ini," tutur Jokowi.

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved