Breaking News:

Penghapusan Ujian Nasional

Kadisdik Kota Bekasi Tak Sepakat UN Diganti Asesmen: Regulasinya Harus Jelas

Inayatullah mengaku kurang sependapat dengan penghapusan UN. Menurutnya harus ada regulasi yang jelas sebelum melaksanakan kebijakan baru tersebut.

Tangkap Layar YouTube Mata Najwa
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah menanggapi kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah menanggapi kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim itu terkait Ujian Nasional (UN) yang rencananya diganti dengan Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter.

Menanggapi hal tersebut, Inayatullah mengaku kurang sependapat.

Menurutnya, pada dasarnya UN dipakai sebagai satu dari beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur parameter siswa.

Parameter itu dipakai tak hanya kepada siswa, tetapi juga kepada guru dalam kegiatan proses belajar-mengajar.

Dalam proses tersebut, Dinas Pendidikan sebagai pelaksana tugas di lapangan menegaskan satu hal.

"Sebagai pelaksana di lapangan atau Dinas Pendidikan, kalau regulasi sudah jelas yang penting UN itu dihapus atau diganti, silakan," tutur Inayatullah yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Mata Najwa, Rabu (18/12/2019).

Ia menegaskan, bila UN diganti, maka yang penting ada parameter untuk mengukur bagaimana siswa belajar dengan motivasi tersendiri.

Pengamat Pendidikan Sebut Penghapusan UN Langkah Baik

Sementara itu, pengamat pendidikan, Budi Trikorayanto menilai penghapusan UN oleh Menteri Nadiem Makarim adalah langkah yang lebih baik.

Halaman
1234
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved