Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Terhambat Payung Hukum yang Belum Disahkan DPR

Pemindahan ibu kota baru terhambat payung hukum yang belum disahkan DPR, sedangkan DPR belum bisa mengesahakan RUU IKN karena belum menerima surpres.

Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Terhambat Payung Hukum yang Belum Disahkan DPR
/FACHMI RACHMAN
Pemandangan kawasan lahan PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dari Ketinggian, Rabu (2/10/2019). Lahan HTI milik PT IHM ini rencananya akan menjadi salah satu lokasi pengembangan Ibu Kota Negara yang baru. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur terhambat payung hukum yang belum disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, DPR menyatakan belum bisa membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) karena belum mengantongi Surat Presiden (Surpres) dari pemerintah atau presiden.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut, hingga sidang terkait pemindahan ibu kota ditutup, DPR belum menerima surpres.

Rencananya, surpres akan dikirimkan pada masa sidang selanjutnya, yakni Januari 2020 mendatang.

"Sampai masa sidang ini ditutup, kami belum menerima surpres dari pemerintah atau dari presiden."

"Katanya kemungkinan surpres itu akan dikirimkan pada masa sidang selanjutnya, yaitu pada bulan Januari (2020)," ungkap Puan Maharani dilansir dari Metrotvnews, Jumat (20/12/2019).

"Kalau kami belum menerima, tentu saja kami tidak bisa membahas dan melihat apa yang kemudian menjadi rencana dari pemerintah dalam omnibus law yang nanti akan diusulkan," tambahnya.

puan maharani (1)
Ketua DPR RI Puan Maharani

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 DPR RI telah membahas 50 RUU termasuk RUU IKN, tapi pengesahannya tertunda karena belum menerima surpres.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan nantinya pengganti Jakarta akan menjadi sebuah kota atau provinsi baru.

"Yang pertama, yang berkaitan dengan provinsi belum (diputuskan), apakah nanti dalam bentuk kota atau provinsi, belum diputuskan."

Halaman
12
Penulis: Rica Agustina
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved