Dewan Pengawas KPK

Dewas Siap Bekerja, Wakil Ketua KPK: Tugas Pokok Kami Lakukan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut

Nurul Ghufron menyatakan para pimpinan memiliki beberapa tugas pokok dalam menjalankan posisi sebagai petinggi KPK meskipun kini sudah terdapat Dewas.

Dewas Siap Bekerja, Wakil Ketua KPK: Tugas Pokok Kami Lakukan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Firli Bahuri saat memberikan kata sambutan disaksikan oleh para wakil KPK Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar pada acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/19/2019). Acara serah terima jabatan sekaligus pisah sambut pimpinan KPK diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan pembacaan pakta integritas. Seluruh anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan pimpinan KPK periode 2019-2023 secara bersamaan membacakan Pakta Integritas dan dilanjutkan penandatanganan. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua KPK periode 2019-2023, Nurul Ghufron menyatakan para pimpinan memiliki beberapa tugas pokok dalam menjalankan posisi sebagai petinggi KPK.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Sapa Indonesia Malam yang videonya diunggah di kanal YouTube 'Kompas TV', pada Sabtu (21/12/2019).

Nurul menjelaskan dalam peraturan yang baru, para Pimpinan KPK memiliki enam tugas pokok sebagai lembaga independen yang mengatasi masalah korupsi di Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2019, pada Ayat 1 huruf e dijelaskan KPK memiliki tugas pokok untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Sehingga masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terkait dibentuknya unit baru dalam lembaga KPK, yakni Dewan Pengawas (Dewas).

Wakil Ketua KPK yang baru saja dilantik, Nurul Ghufron menuturkan timnya akan tetap menjadi penyelidik, penyidik, hingga penuntut meski telah dibentuk Dewan Pengawas.
Wakil Ketua KPK yang baru saja dilantik, Nurul Ghufron menuturkan timnya akan tetap menjadi penyelidik, penyidik, hingga penuntut meski telah dibentuk Dewan Pengawas. (Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV)

Karena Nurul menuturkan di dalam perundang-undangan sudah secara tegas menjelaskan Pimpinan KPK masih dapat melakukan rangkaian proses dari penyelidikan hingga penuntutan.

Nurul juga menjelaskan, pimpinan KPK dapat mengeluarkan surat tugas untuk lakukan penyidikan maupun penuntutan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditemui.

"Dalam Undang-undang yang baru status Pimpinan KPK, tugas pokoknya ada di pasal 6 yang semula ada lima tugas pokok sekarang ditambah menjadi enam," tutur Nurul.

"Ayat 1 huruf e nya secara tegas menyatakan tugas pokok KPK adalah menyelidiki, menyidik, dan menuntut, tidak perlu ditegaskan tugas kami penyelidik, penyidik, atau penuntut dan kami pimpinannya."

"Maka seluruh proses penyelidikan sampai penuntutan kami bertanggung jawab dan kami bisa menerbitkan surat tugas untuk menyidik atau menuntut," ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Wulan Kurnia Putri
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved