Breaking News:

Jokowi Bentuk Jabatan Baru, Dinilai Tambah Anggaran, Pangi: Publik Wajib Dapat Informasi yang Jelas

Pangi menuturkan, penambahan jabatan bisa menambah beban anggaran. Oleh karena itu, pemerintah harus menjelaskan kebijakannya lebih jelas pada publik.

Instagram @jokowi & Pangi Syarwi Chaniago
Terkait keputusan Jokowi menambah jabatan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menuturkan, penting bagi pemerintah untuk menjelaskan manfaat, tugas, dan fungsi dari masing-masing jabatan baru yang dibentuk kepada masyarakat supaya publik. (Instagram @jokowi & Pangi Syarwi Chaniago) 

TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambah jabatan baru Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Menurut Pangi, penting bagi pemerintah untuk menjelaskan manfaat, tugas, dan fungsi dari masing-masing jabatan baru yang dibentuk kepada masyarakat supaya publik tidak mudah mencurigainya.

Pasalnya, Pangi menuturkan, bagaimana pun itu, penambahan jabatan atau nomenklatur baru yang bertugas membantu kinerja presiden tentunya akan menambah beban anggaran negara.

"Penambahan jabatan atau nomenklatur baru untuk penyokong kinerja presiden pasti akan menambah beban anggaran, juru bicara presiden harus clear menjelaskan ke publik asbabul nuzul urgensi adanya jabatan baru ini," tutur Pangi dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (31/12/2019).

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut keputusan Jokowi menambah jabatan Wakil Kepala Staf Kepresidenan sebagai kebijakan paradoks.
Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, penting bagi pemerintah untuk menjelaskan manfaat, tugas, dan fungsi dari masing-masing jabatan baru yang dibentuk kepada masyarakat supaya publik tidak mudah mencurigainya. (Pangi Syarwi Chaniago)

Pangi menegaskan, publik harus mendapat informasi yang jelas mengenai kebijakan ini.

"Publik wajib mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap termasuk rasionalisasi atas kebijakan tersebut," tegasnya.

"Karena ini sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah ke publik," sambung Pangi.

Ia menuturkan, jangan sampai penambahan jabatan baru yang dilakukan presiden menjadi bagian dari upaya politik akomodasi semata.

Terlebih jika penambahan posisi tersebut sebenarnya tidak memiliki korelasi linear terhadap peningkatan kinerja.

Penambahan jabatan tersebut justru akan menjadi pemborosan keuangan negara.

Halaman
1234
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved