DPR Minta Gubernur DKI Kebut Normalisasi Sungai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait silang pendapat antara pemerintah pusat khususnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan soal penyebab dan penanggulangan banjir awal tahun 2020.

Basuki menilai banjir terjadi karena ada sejumlah ruas sungai yang belum dinormalisasi, sementara Gubernur menilai bahwa banjir terjadi karena air yang masuk ke Jakarta tidak terkendali.

Menurut Dasco Normalisasi sungai saat ini terkendala persoalan teknis. Ia meminta Anies untuk mengebut normalisasi sungai itu.

Baca: Cegah Anak-anak Korban Banjir di Jakarta Trauma, Kemensos Beri Bantuan Psikososial di Pengungsian

"Normalisasi sungai Ciliwung terkendala teknis. Kita himbau gubernur untuk kebut, normalisasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (3/1/2020).

Menurut Dasco banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, salah satunya diakibatkankan oleh curah hujan yang tinggi.

"Jadi kalau menurut saya curah hujan sangat tinggi, dalam siklus tertentu di Indonesia ini terjadi berulang-ulang, saya ingat tahun 2000, sepertinya 2007, 2014, lalu sekarang," kata Dasco.

Baca: Singgung Anies Baswedan Soal Normalisasi Sungai Ciliwung, Presiden Jokowi: Terkendala Sejak 2017

Curah hujan yang tinggi tersebut menurutnya membuat bendungan dan sungai tidak mampu menampung luapan air. Hal itu diperparah dengan musim kering yang sebelumnya terjadi.

"Lalu musim panas berkepanjangan sebagian kita lalai untuk bersihkan terowongan-terowongan, lalu sampah sampah di waduk dan sungai sehingga itu yang membuat banjir makin cepat dan tinggi," katanya.

Sebelumnya silang pendapat terjadi antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab banjir di Jakarta usai diguyur hujan deras pada malam pergantian tahun 2020.

Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di Kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara.

Basuki menilai bahwa banjir terjadi akibat luapan air sungai. Dari 33 kilo meter kali Ciliwung baru 16 KM yang dinormalisasi.

Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.

"Mohon maaf bapak gubernur selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Monas, Rabu, (1/1/2020).

Menurut Basuki harus diskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu. Termasuk kali Pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.

Pihaknya kata Basuki sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.

Baca: Update BNPB: Warga Terdampak Banjir dan Longsor Jabodetabek Sekitarnya Capai 409.000 Jiwa

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudaham bisa kita tangani," katanya.

Mendengar pernyataan tersebut, Anies yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.

Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apapun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.

"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya, " katanya.

Baca: Taktik Bertahan Hidup Saat Bantuan Banjir Minim, Warga Bekasi Berburu Ikan, Dapatnya Tak Terduga!

Anies mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah di normalisasi.

"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," katanya.