Kepala BNPB Berharap Presiden Terbitkan Inpres Wajibkan Pemerintah Daerah Miliki Rencana Darurat

"Beliau tugaskan Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung) untuk percepat. Mudah-mudahan dengan usulan tadi, bisa lebih dipercepat," ujar Doni

Kepala BNPB Berharap Presiden Terbitkan Inpres Wajibkan Pemerintah Daerah Miliki Rencana Darurat
Istimewa
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) soal kewajiban pemerintah daerah memiliki rencana darurat (contingency plan).

"Beliau tugaskan Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung) untuk percepat. Mudah-mudahan dengan usulan tadi, bisa lebih dipercepat," ujar Doni Monardo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Baca: 5 Orang Meninggal Dunia dan 149.537 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir di Kota Bekasi

Menurutnya, dengan adanya Inpres tersebut kepala daerah wajib menyusun rencana darurat.

Terlebih Indonesia memiliki potensi bencana kemarau, kebakaran hutan, banjir, dan longsor yang dapat menimbulkan korban jiwa.

"Rencana itu jadi rujukan dan bukan hanya daerah tapi juga unsur pusat di daerah ikut dalam program. Ada TNI, Polri, ada kantor wilayah kementerian/lembaga bisa satu paket," kata Doni Monardo.

"Jadi kalau ada informasi kekeringan, bisa menjadi satu tim terintegrasi, ada info terkait cuaca ekstrim langkah-langkah lebih awal, kesiapsiagaan lebih tinggi," sambung Doni.

Baca: Update Korban Jiwa Akibat Banjir di Jabodetabek, BNPB: 43 Orang Meninggal

Menurutnya, beberapa pemerintah daerah sudah ada yang membuat rencana darurat, tetapi banyak juga yang belum melakukannya.

Karena itu, Inpres sangat diperlukan untuk mewajibkan pemerintah daerah memiliki rencana darurat.

"Kenapa ada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tidak buat, karena BPBD unsur daerah bukan instansi vertikal BNPB tapi instansi Pemda. Jadi tidak punya kekuatan perintahkan, kalau ada Inpres kita gunakan," tutur Doni.

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved