BAKTI Diingatkan soal Pengelolaan Anggaran Terkait Pembangunan Infrastruktur TI

“Kami mengingatkan BAKTI untuk membuat perencanaan pembangunan infrastruktur TIK dengan pola pendanaan yang tepat,” kata Riefky

BAKTI Diingatkan soal Pengelolaan Anggaran Terkait Pembangunan Infrastruktur TI
DPR RI
Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya seusai rapat kerja dengan Menpora Imam Nahrawi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya berharap agar BAKTI memiliki perencanaan yang matang dalam membangun infrastruktur teknologi informasi (TI) di Indonesia.

“Kami mengingatkan BAKTI untuk membuat perencanaan pembangunan infrastruktur TIK dengan pola pendanaan yang tepat,” kata Riefky, Senin (6/1/2020)

Baca: Reaksi PBB untuk Polemik Iran vs AS Sampai Permasalahan Klaim China di Natuna

Riefky mangatakan, dana BAKTI berasal dari kontribusi KPU/USO Penyelenggara Telekomunikasi yang besarnya 1,25 persen dari pendapatan kotor tahunan penyelenggara telekomunikasi.

Padahal, lanjutnya, BAKTI memiliki sejumlah program antara lain: Palapa Ring yang sudah selesai pengerjaannya namun belum terutilisasi, pembangunan BTS, penyediaan akses internet dan penyiapan satelit Multi Fungsi bernama SATRIA.

Menurut Riefky, dalam berbagai kesempatan RDP Komisi I DPR RI dengan BAKTI, sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi I DPR RI terhadap mitra kerjanya, telah dijelaskan bagaimana sumber pembiayaan BAKTI dan pola kerjasama yang dilakukan terkait pembangunan infrastruktur TIK.

Perlu dicermati bersama agar pembiayaan program BAKTI jangan sampai nantinya malah membebani APBN.

“Kontribusi USO Indonesia ditempatkan sebagai driver pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah non-feasible mengingat hanya 0,02% dari PDB Nasional,” katanya.

Baca: BNPB: Bahan Semai Capai 6,4 Ton NaCl untuk Modifikasi Cuaca

Sejauh ini, Komisi I DPR RI secara berkala telah melakukan RDP dengan BAKTI untuk mengawasi kinerja BAKTI dan akan mengevaluasi program BAKTI secara berkala, khususnya yang membutuhkan anggaran besar seperti SATRIA.

”Bila nantinya ada hal-hal yang sekiranya kurang pas, maka kami akan mengklarifikasi hal tersebut dalam forum rapat di Komisi I DPR RI,” kata dia.

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved