Firli Bahuri Mengaku Belum Diajak Bicara Soal Perpres Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan KPK

Firli Bahuri mengaku belum diajak bicara terkait Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan KPK.

Firli Bahuri Mengaku Belum Diajak Bicara Soal Perpres Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan KPK
TRIBUNNEWS/GITA IRAWAN
Ketua KPK Firli Bahuri di kantor Menko Polhukam Jakarta, Selasa (7/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku belum diajak bicara terkait Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan KPK.

"Belum ada bicara apa-apa, belum dibahas karena belum ada pembahasan tingkat kementerian. Jadi kita tunggu saja," kata Firli bahuri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Draf Perpres tersebut menuai kontroversi di masyarakat, karena beberapa pasal dinilai bisa berefek pada independensi KPK.

Di antaranya soal pimpinan KPK merupakan pejabat negara yang berada di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden.

Baca: Firli Bahuri Sebut Organisasi dan Tata Kerja KPK Masih dalam Tahap Pembahasan

Baca: Kivlan Zen Ungkap Pemberian Uang Rp 50 Juta Untuk Demo Supersemar di Depan Istana Negara

Baca: Jubir KPK Tegaskan Firli Bahuri Tak Ada Kaitan dengan Kasus Suap Bupati Muara Enim

Menanggapi hal tersebut, Firli bahuri belum dapat bicara banyak karena belum ada pembahasan antara KPK dengan pemerintah maupun undangan dari Kementerian Sekretaris Negara.

Namun, Firli menilai sejak dulu KPK bertanggung jawab melaporkan kinerjanya kepada Presiden, seusai UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU Nomor 30/2002.

"Ada mekanisme pertanggungajwaban kinerja tahunan maupun masa akhir jabatan, laporan kepada presiden, DPR, BPK, kalau tidak salah," ujar Firli.

"Pokoknya ada itu pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, semua ada kok, kementerian/lembaga lapor kok," sambung Firli.

Menurutnya, saat ini dan ke depan KPK akan membahas terkait status pegawai KPK, hak keuangan dan fasilitas pegawai KPK.

"Itu yang dibahas, yang lain belum ada," ucap Firli.

Diketahui, Presiden Joko Widodo baru meneken satu aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas KPK.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved