Laut Natuna Diklaim China

Dunia Akui Laut Natuna Milik Indonesia, GAMKI Apresiasi Protes Pemerintah RI Atas Klaim China

Pernyataan ini disampaikan Frangky Darwin, Ketua Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional DPP GAMKI, di Jakarta.

Dunia Akui Laut Natuna Milik Indonesia, GAMKI Apresiasi Protes Pemerintah RI Atas Klaim China
Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dengan adanya informasi terkait masuknya kapal Coast Guard China ke perairan Natuna bagian Utara, menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri RI.

Hal ini menjadi perhatian bersama, bukan saja pemerintah tetapi juga bagi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Respon Pemerintah China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mr. Geng Shuang.

Baca: Jokowi: Tidak Ada Tawar-Menawar terhadap Kedaulatan Indonesia

Dia mengatakan bahwa China mempunyai kedaulatan di Kepulauan Nansha dan mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan-perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha, termasuk Natuna.

Terkait pernyataan tersebut, DPP GAMKI melalui Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional, menanggapi secara diplomatis dengan mengatakan bahwa, Pemerintah China perlu menjelaskan secara detail kepada pemerintah Indonesia tentang dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaimnya di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982.

Pernyataan ini disampaikan Frangky Darwin, Ketua Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional DPP GAMKI, di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).

"Klaim historis RRT atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan yang dimaksud bersifat sepihak atau unilateral, artinya tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982," ujarnya.

Menurutnya, klaim RRT atau China tidak berdasar karena wilayah perairan Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu merujuk pada Konvensi PBB, UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982.

UNCLOS 1982 mengatur tentang 'Hukum Laut' yang terdiri dari tiga batas maritim; Laut Teritorial, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE dikategorikan sebagai kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar.

"Di kawasan ZEE ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada. Tiongkok ikut terlibat dalam UNCLOS 1982 sehingga wajib mengikuti pelaksanaan konsensus bersama ini," tegas Frangky.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved