Komisioner KPU Terjaring OTT KPK

Komisioner KPU Kena OTT, Komisi III: Kekhawatiran Masyarakat Tak Terbukti

Dia mengatakan, kekhawatiran yang selama ini ada pada sebagian masyarakat sipil itu tak terbukti.

Komisioner KPU Kena OTT, Komisi III: Kekhawatiran Masyarakat Tak Terbukti
Fransiskus Adhiyudha/Tribunnews.com
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Operasi Tangkap Tangan (OTT)  oleh penyidik KPK terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WS) hari Rabu (8/1/2020) kemarin dinilai menjadi bukti tidak benar kewenangan KPK dipreteli lewat UU KPK hasil revisi.

"OTT KPK ini menjawab kekhawatiran sebagian kalangan masyarakat sipil, setelah revisi UU KPK, yang kemudian melahirkan UU Nomoro 19 tahun 2019 itu tidak akan ada, atau KPK tidak bisa lagi OTT. Sekarang kan UU-nya sudah berlaku. Dan terbukti dalam seminggu ini ada dua OTT," ujar anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dia mengatakan, kekhawatiran yang selama ini ada pada sebagian masyarakat sipil itu tak terbukti.

"OTT itu kan memang kewenangan penegak hukum. Tidak hanya KPK tetapi juga polri dan kejagung," kata Arsul Sani.

Meskipun demikian, ia mengingatkan KPK agar tidak terlalu asyik dengan agenda OTT.

Baca: Komisioner KPU Terjaring OTT KPK, Elite PKS Ini Bicara soal Integritas

Karena dia menjelaskan, masih ada kasus-kasus besar yang masih perlu diungkap KPK. Pun KPK jangan melupakan agenda pencegahan.

"KPK juga harus diingatkan, jangan terlalu keasyikan dengan OTT. Sehingga kasus-kasus besar yang memerlukan case building, pengungkapan kasus, itu kemudian menjadi terlupakan," ucap Arsul.

Baca: Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hampir 20 Tahun Pimpin Kota Delta

Dia mengingatkan satu diantaranya Komisi III DPR pernah mempertanyakan kelanjutan kasus Bank Century pada awal pimpinan KPK periode lalu.

"Saat itu, dijawab, KPK menunggu putusan kasusnya pak Budi Mulya. Kemudian kasusnya pak Budi Mulya sudah inkrah. Tapi sampai sekarang belum ada kasus selanjutnya."

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved