Kasus BLBI

Kubu Syafruddin Arsyad: Jaksa KPK Tak Punya Legal Standing Ajukan Peninjauan Kembali

Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung meminta majelis hakim agar menolak permohonan Peninjauan Kembali

Kubu Syafruddin Arsyad: Jaksa KPK Tak Punya Legal Standing Ajukan Peninjauan Kembali
Glery Lazuardi
Hasbullah, penasihat hukum Syafruddin Arsyad Temenggung 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung meminta majelis hakim agar menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasbullah, penasihat hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, mengatakan Jaksa KPK tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK.

Menurut dia, Jaksa KPK tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif pengajuan PK sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang mengatur pihak yang mempunyai hak mengajukan PK hanyalah terpidana atau ahli warisnya.

Baca: Alasan KPK Ajukan Peninjauan Kembali Terhadap Vonis Lepas Syafruddin Temenggung

Baca: KPK Segel Ruang Kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan Sejak Kamis Pagi

Selain itu, kata dia, putusan yang dapat diajukan PK hanya putusan pemidanaan sedangkan putusan menyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan tidak bisa diajukan PK.

"Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar permohonan PK yang diajukan Jaksa pada KPK selaku pemohon PK harus tidak diterima atau ditolak pada kesempatan pertama dan tak melanjutkan persidangan ini karena pemohon PK tidak memiliki kedudukan hukum," kata Hasbullah, ditemui setelah persidangan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Dia menjelaskan larangan Jaksa KPK tidak diperbolehkan mengajukan PK dalam perkara pidana sudah ditegaskan dalam Surat Edaran No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013.

Surat Edaran itu sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia ("SEMA No. 04/2014").

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Nomor: 33/PUU-XIV/2016, telah memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Dia menegaskan berdasarkan pertimbangan dalam SEMA 28 Maret 2014 dan putusan MK, dapat disimpulkan pengajuan PK oleh pemohon PK, Jaksa KPK, tak memenuhi syarat formil

"Dengan demikian, Pemohon PK tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melakukan Upaya Peninjauan Kembali karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil," kata Hasbullah.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved