Laut Natuna Diklaim China

Kunjungi Natuna, Jokowi Dinilai Tunjukkan Keseriusan Pemerintah Jaga Kedaulatan Negara

Pesan itu kata dia, bahwa Pemerintah Indonesia tegas dan serius dalam menjaga keadulatan negaranya

Kunjungi Natuna, Jokowi Dinilai Tunjukkan Keseriusan Pemerintah Jaga Kedaulatan Negara
TRIBUN/SETPRES/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kapal perang Usman Harun di Puslabuh TNI AL d Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1/2020). Selain itu Jokowi juga mengadakan silaturahmi dengan para nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa Natuna. TRIBUNNEWS/SETPRES/AGUS SUPARTO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudianto Tjen mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Natuna, pada Rabu (8/1/2020).

Kunjungan Jokowi itu menurut dia memberikan pesan penting kepada China atas masuknya kapal-kapalnya ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Baca: China Sebut Ada Tumpang Tindih Hak dengan Indonesia terkait Perairan Natuna

Pesan itu kata dia, bahwa Pemerintah Indonesia tegas dan serius dalam menjaga keadulatan negaranya.

"Pesan Jokowi sangat jelas, Indonesia serius menghadapi pelanggaran yang di lakukan kapal asing. Dan itu ditunjukkan sampai presiden hadir langsung melihat," ujar Rudianto Tjen saat ditemui Tribunnews.com di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Pascakunjungan Presiden Jokowi, dia berharap TNI makin berani dan lebih tegas lagi dalam menyikapi pelanggaran masuknya kapal-kapal asing ke wilayah Natuna.

"Harapan saya TNI makin berani dan lebih tegas lagi. Tidak ada kompromi bagi yang masuk ke wilayah NKRI dengan niat yang kurang baik,'tegasnya.

Sebelumnya politikus PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah melakukan pendekatan militer dalam menyikapi pelanggaran kapal-kapal China yang masuk ke perairan Natuna.

"Seandainya China masih bermain-main di sana, pendekatan militer adalah pilihan paling bagus yang harus kita lakukan. Karena secara hukum nasional dan internasional itu menjadi hak Republik Indonesia," tegas Rudianto Tjen di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved