Prof Mudzakkir : KPK harus Fokus Kasus Besar Minimal Rp 1 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya hanya berfokus pada tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berimplikasi besar

Prof Mudzakkir : KPK harus Fokus Kasus Besar Minimal Rp 1 Miliar
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Trijaya Network adakan Talkshow Akhir Pekan Terhangat Polemik, Sabtu (11/1/2020) berlangsung di Hotel Ibis Tamarin,Jl Wahid Hasyim 77 Menteng-Jakarta Pusat, mengambil Topik KPK UU Baru, Komisioner Baru, Gebrakan Baru, dengan menghadirkan nara sumber Prof Muzakir (Guru Besar UII/ Pakar Hukum Pidana), Prof Juanda (Guru Besar IPDN/Pakar Hukum Tata Negara), Suparji Ahmad (Pakar Hukum UAI) dan Ade Irfan Pulungan (Praktisi Hukum). dipandu oleh Margi Syarie. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya hanya berfokus pada tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berimplikasi besar pada kehidupan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam UU KPK pasal 11.

Hal ini disampaikan Pakar Hukum Pidana, Prof. Mudzakkir dalam acara Talkshow akhir pekan MNC Trijaya dengan tema "UU Baru, Komisioner Baru dan Gebrakan Baru" di Hotel Ibis Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (11/01/2019).

Prof Mudzakkir (Guru Besar UII/ Pakar Hukum Pidana).
Prof Mudzakkir (Guru Besar UII/ Pakar Hukum Pidana). (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO)

Menurut guru besar UII, selama ini KPK masih sering menangani kasus-kasus yang tidak termasuk dalam kewenangannya, seperti yang diatur dalam UU KPK Pasal 11 yang salah satunya menyebutkan bahwa KPK hanya mengurusi kasus yang merugikan negara paling sedikit Rp 1 miliar.

"Jika kurang dari Rp 1 miliar rupiah maka KPK melanggar wewenang," jelas Prof Mudzakkir kepada media usai acara talkshow.

Ia menambahkan, kewenangan KPK tersebut dimaknai bahwa KPK memang wewenangnya dibatasi oleh undang-undang yakni pelakunya penegak hukum dan penyelenggara negara, meresahkan masyarakat dan nilai kerugian negara minimum Rp 1 miliar.

Talkshow Trijaya Network.
Talkshow Trijaya Network. (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO)

"Jika suatu perkara tipikor tidak memenuhi kualifikasi tersebut, KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tipikor tersebut," terang Guru Besar UII ini.

Namun, lanjutnya Mudzakkir, jika KPK terlanjur menangkap pelaku tipikor dengan nilai kurang dari Rp 1 Miliar, maka KPK berkewajiban untuk menyerahkan kepada pihak Kepolisian dan Jaksa yang memang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut.

"KPK tidak memiliki wewenang menangani perkara tipikor yang tidak memenuhi kualifikasi pasal 11 UU KPK, maka wajib menyerahkan perkara tipikor tersebut kepada penyidik polisi atau penyidik jaksa untuk menangani perkara tipikor tersebut ke pengadilan," lanjutnya.

Prof Juanda (Guru Besar IPDN/Pakar Hukum Tata Negara).
Prof Juanda (Guru Besar IPDN/Pakar Hukum Tata Negara). (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO)

Ia mencatat beberapa kali KPK menangani kasus dengan jumlah tidak memenuhi kewenangan yang diatur dalam UU seperti, Korupsi DPRD kota Malang dengan nominal per anggota yang hanya Rp7,5 juta s/d Rp 15 Juta, OTT Dirut Krakatau Steel Rp 20 Juta dan OTT Ketum PPP Rp 50 Juta.

Prof Mudzakkir berharap ke depannya KPK bisa lebih masif lagi dalam melakukan pencegahan korupsi namun tetap menaati aturan hukum, yang sesuai dengan wewenang yang diatur oleh UU.

Halaman
12
Editor: FX Ismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved