Laut Natuna Diklaim China

Anggota Komisi I DPR RI Dorong Percepatan Omnibus Law Keamanan Laut

Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKS Sukamta menyoroti soal aturan keamanan kelautan Indonesia yang tumpang tindih.

Anggota Komisi I DPR RI Dorong Percepatan Omnibus Law Keamanan Laut
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKS Sukamta dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKS Sukamta menyoroti soal aturan keamanan kelautan Indonesia yang tumpang tindih.

Ia mengatakan, terdapat 24 Undang-undang ditambah 2 Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal keamanan laut.

Namun, semuanya tidak menyebut secara spesifik tugas dan kewenangan dalam menjaga laut.

Terlebih, munculnya sejumlah kapal asing yang dikawal kapal coast guard Cina di perairan Natuna Utara.

Baca: Diminta Keluar dari Perairan Natuna oleh Kapal TNI AL Indonesia, Kapal China: Jangan Intervensi Kami

Hal itu disampaikan Sukamta dalam diskusi bertajuk 'Kedaulatan RI Atas Natuna' di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).

"Ketika belum ada Bakamla yang kita lakukan adalah semua patroli dilakukan TNI AL dan itu akan menjadi problematik ketika TNI AL ini sifatnya militer. Maka muncullah Bakamla," kata Sukamta.

"Jadi agensinya banyak sekali yang mengatur keamanan laut. Tetapi tugasnya tidak pernah jelas, jadi multiagency tidak jelas statusnya," tambahnya.

Baca: Jokowi Pulang, Nelayan China Kembali Banjiri Perairan Natuna dengan Kapal Pukat Harimau

Maka dari itu, ia berharap ada terobosan cepat pemerintah terkait persoalan tersebut.

Sukamta juga mendukung langkah pemerintah yang mulai membahas soal Omnibus Law.

Halaman
123
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved