KPK Gagal Lakukan Penggeledahan, Abraham Samad: UU KPK Baru Telah Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Abraham Samad menilai kegagalan penggeledahan KPK di kantor DPP PDI Perjuangan adalah wujud dari pelemahan pemberantasan korupsi di bawah UU KPK baru.

KPK Gagal Lakukan Penggeledahan, Abraham Samad: UU KPK Baru Telah Melemahkan Pemberantasan Korupsi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kedua kiri), Laode M Syarif (kiri), Mantan Ketua KPK Abraham Samad (kedua kanan) dan Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kanan) hadir dalam aksi #SaveKPK 'Koruptor Makin Kotor, Kembali Tebar Teror' di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/1/2019). Dalam aksinya, mereka mendesak kepada Presiden Joko Widodo dan Pihak Kepolisian, dan KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai teror yang mengancam pegawai KPK serta mendorong untuk dibuatnya tim khusus untuk memberikan perlindungan kepada pegawai KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua KPK, Abraham Samad menilai kegagalan penggeledahan oleh KPK di kantor DPP PDI Perjuangan adalah wujud dari pelemahan pemberantasan korupsi di bawah UU KPK yang baru.

Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam acara Kabar Petang yang diunggah di kanal YouTube TVOneNews, Senin (13/1/2020).

Diketahui, KPK gagal melakukan penggeledahan dan penyegelan di kantor DPP PDI Perjuangan. 

Hal tersebut terkait dengan pengembangan kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Dugaan suap tersebut terkait dengan pergantian antar waktu (PAW) PDI Perjuangan.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS (TRIBUN/IQBAL FIRDAUS)

"Peristiwa ini kita ambil hikmahnya, bahwa sebenarnya adanya polemik ini dikarenakan hasil dari revisi undang-undang KPK sebelumnya," terang Abraham.

Abraham mengungkapkan, dalam UU KPK sebelumnya tidak ada mekanisme aturan tentang harus adanya izin melakukan penggeledahan

"Oleh karena itu, menurut saya, seharusnya kita sudah bisa menyimpulkan."

"Bahwa undang-undang KPK sekarang ini, yang diperlakukan ini sudah nyata-nyata melemahkan."

"Bukan melemahkan KPK nya, tapi melemahkan pemberantasan korupsinya," terang Abraham.

Halaman
12
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved