Komisioner KPU Terjaring OTT KPK

Bahas soal Dewas KPK, Feri Amsari: Jangan Tuduh Demokrat, PDIP Apa Sih Keinginannya?

Feri Amsari mempertanyakan keberadaan Dewas yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2019). 

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari angkat bicara saat Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman dan Politisi PDIP Johan Budi debat di acara Mata Najwa.

Dilansir TribunWow.com, kedua politisi itu berdebat soal Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini disebut menghambat penyelidikan dalam kasus suap Komisioner KPU, Rabu (15/1/2020).

Mulanya, Benny K Harman menegaskan partainya menolak Dewas KPK.

Benny mengacu pada pernyataan politisi PPP Arsul Sani yang sebelumnya mengatakan DPR menyetujui revisi UU KPK.

"Tadi sahabat saya ini menyampaikan kami di DPR menyetujui. Tidak. Kami Fraksi Partai Demokrat menolak keberadaan Dewas ini," tegas Benny K Rahman dalam tayangan Mata Najwa, Rabu (15/1/2020).

"Sebab kami sudah tahu membaca ini akibatnya," kata Benny.

Benny menyebutkan dirinya sudah mempertimbangkan situasi saat ini pada saat pembahasan revisi UU tersebut dilakukan.

Ia menyinggung pernah menyarankan agar Tumpak menolak tawaran jabatan Ketua Dewas KPK.

"Makanya kan Opung, saya (kontak) beliau, tolak itu tawaran Presiden Joko Widodo. Tapi kenapa? Kenapa kok Opung mau jadi Dewas itu?" kata Benny menyayangkan keputusan Tumpak untuk menerima jabatan tersebut.

Persetujuan DPR

BACA SELENGKAPNYA>>>

Editor: Lailatun Niqmah
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved