Breaking News:

Tim Hukum Tegaskan PDIP Hanya Ajukan Penetapan Calon Terpilih ke KPU, Bukan PAW

DPP PDI Perjuangan tidak pernah mengajukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Riezky Aprillia dengan calon Harun Masiku

Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Wakil Koordinator Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjungan Teguh Samudra saat jumpa pers tim kuasa hukum DPP PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020) malam. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Koordinator Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan Teguh Samudra menjelaskan terkait informasi yang beredar soal dugaan suap menyangkut Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh KPK.

Teguh menegaskan, DPP PDI Perjuangan tidak pernah mengajukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Riezky Aprillia dengan calon Harun Masiku.

Ia meluruskan bahwa pengajuan penetapan calon terpilih setelah wafatnya Caleg atas nama Nazaruddin Kiemas.

Teguh pun menjelaskan, persoalan penetapan calon terpilih berdasarkan Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang biasa dilakukan oleh partai politik adalah persoalan sederhana.

Hal itu disampaikan Teguh Samudra saat jumpa pers tim kuasa hukum DPP PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020) malam.

Baca: Ini Kata Pengamat Politik Soal Keputusan PDIP Menunda Pengumuman Rekomendasi Pilkada Solo 2020

Baca: ICW Enek Dengar UU KPK Tak Memperlemah Kinerja KPK: Pasang KPK Line di Gedung Partai Lebih Susah

"Yakni sebagai bagian dari kedaulatan Parpol, yang pengaturannya telah diatur secara tegas dan rigid dalam peraturan perundang-undangan," kata Teguh Samudra.

Pengajuan Penetapan Calon Terpilih yang dimohonkan kepada KPU oleh PDIP adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 57P/HUM/2019. Tertanggal 19 Juli 2019 terhadap uji materi Peraturan KPU dan juga Fatwa MA RI.

"Sehingga tidak ada pihak manapun baik Parpol atau KPU yang dapat menegosiasikan hukum positip dimaksud," terang Teguh.

Teguh lalu menjelaskan lebih jauh, setelah ada putusan MA terkait hasil judicial review Peraturan KPU yang mengabulkan permohonan PDIP.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved