Pemindahan Ibu Kota Negara

Jokowi: Pekan Depan, Draf RUU Ibu Kota Baru Disampaikan ke DPR

Menurut Jokowi, ibu kota baru nantinya dikelola oleh Badan Otorita Ibu Kota, tetapi masih di bawah administratif Provinsi Kalimantan Timur.

Jokowi: Pekan Depan, Draf RUU Ibu Kota Baru Disampaikan ke DPR
Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah telah menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Baru, yang pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Minggu depan saya harapkan, Insya Allah kami sampaikan ke DPR," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Menurut Jokowi, ibu kota baru nantinya dikelola oleh Badan Otorita Ibu Kota, tetapi masih di bawah administratif Provinsi Kalimantan Timur.

Baca: Pernyataan Jokowi soal Sandiaga Menangi Pilpres 2024 Sebagai Candaan

"Tapi nanti kan ini dibaca di dewan (DPR), yang paling penting saya kemarin titip Bappenas yang menyiapkan ini ada fleksibilitas organisasi. Jadi ada kecepatam di situ," ujar Jokowi.

Diketahui, total lahan termasuk cadangan untuk ibu kota baru seluas 256 ribu hektare dan untuk kawasan inti ibu kota hanya 56 ribu hektare.

Baca: Berkonsep Modern, Bappenas: Ibu Kota Baru Jangan Lupakan Kearifan Lokal

Dari kawasan itu, yang dipakai untuk pemerintahan hanya 5.600 hektare.

Adapun biaya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.

Anggaran tersebut berasal dari APBN sebesar 19,2 persen atau Rp 89,4 triliun, dari skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,4 persen atau Rp 253,4 triliun dan dari swasta sebesar 26,4 persen atau sebesar Rp 123,2 triliun.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved