Harun Masiku Buron KPK

KPK Didesak Bongkar Kebocoran Sprilindik Kasus Suap PAW Caleg PDIP

Politikus PDIP Masinton Pasaribu sempat menunjukkan sprilindik itu di dalam sebuah acara televisi pada Selasa

KPK Didesak Bongkar Kebocoran Sprilindik Kasus Suap PAW Caleg PDIP
KPU
Harun Masiku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi didesak Koalisi Fredom of Information Network Indonesia (FOINI) untuk membongkar kebocoran surat perintah penyelidikan (sprilindik) kasus suap pergantian antar waktu calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

Pasalnya, Politikus PDIP Masinton Pasaribu sempat menunjukkan sprilindik itu di dalam sebuah acara televisi pada Selasa (14/1/2020).

"KPK harus menelusuri siapa oknum yang memberikan informasi tersebut kepada Masinton," ujar perwakilan FOINI Wana Alamsyah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2020).

Kata peneliti Indonesia Corruption Watch itu, jika mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, tindakan yang Masinton lakukan diduga dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan atau membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum.

Baca: KPK Limpahkan Berkas Penyidikan Bartholomeus Toto ke PN Bandung

Selain itu, jelas Wana, berdasarkan daftar informasi publik yang dapat diakses melalui situs resmi milik KPK, sprinlidik bukan merupakan informasi yang terbuka untuk publik atau informasi yang dikecualikan.

"Hal ini mengakibatkan adanya konsekuensi hukum, yaitu pidana apabila seseorang menyampaikan informasi yang dikecualikan (rahasia) kepada publik," katanya.

Wana mengungkapkan, bukan kali pertama adanya kebocoran surat mengenai proses penanganan perkara di KPK baik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Baca: Dewi Tanjung Ungkap Fakta Soal Video Massa Ngaku Dibayar Rp 100 Ribu untuk Demo Anies Baswedan

Berdasarkan catatan koalisi, setidaknya ada empat kasus yang informasinya bocor ke publik.

"Pertama, draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum terkait kasus korupsi proyek Hambalang. Pada saat itu, KPK merespons dengan membentuk komite etik untuk mengusut bocornya surat tersebut. Hasilnya, sekretaris ketua KPK Abraham Samad, Wiwin Suwandi dipecat karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik," ungkapnya.

Baca: Soal Penggeledahan Kantor DPP, Tim Hukum PDIP Adukan Petugas KPK ke Dewan Pengawas

Kedua, sprindik atas nama Jero Wacik selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait kasus suap di lingkungan SKK Migas, ketiga prindik atas nama Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor terkait kasus pemberian izin di Bogor, dan keempat sprindik atas nama Setya Novanto selaku Ketua DPR terkait kasus PON di Riau.

Terkait hal tersebut, kata Wana, koalisi mendesak Dewan Pengawas KPK harus menelusuri aktor yang memberikan informasi sprinlidik atas nama Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan kepada Masinton Pasaribu.

Selanjutnya, Dewas KPK sebagai pihak yang berkepentingan harus melaporkan para pihak yang diduga membocorkan informasi sprilidik kepada kepolisian dengan menggunakan mekanisme hukum pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahuh 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebelumnya, KPK juga telah merespons soal bocornya sprinlidik tersebut. KPK mempertanyakan soal keaslian sprinlidik tersebut.

"Kemudian apakah itu asli atau tidak yang ditujukan oleh Pak Masinton tersebut. Jadi, secara substansinya seperti apa kita tidak tahu, namun secara pasti bahwa kami tidak pernah mengedarkan, kami tidak pernah memberikan surat penyelidikan surat tugas selain kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung terkait penyelidikan tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (15/1/2020).

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved