Pemerintah: Transformasi dari Asabri dan Taspen ke BPJS Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-undang

Menurut dia, pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintah: Transformasi dari Asabri dan Taspen ke BPJS Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-undang
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Letjen TNI (purn) Sonny Widjaja (kiri) memberikan keterangan di Gedung Asabri, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Asabri membantah tudingan korupsi yang dialamatkan kepada perusahaan tersebut serta akan menempuh jalur hukum menuntut pihak-pihak yang mengakibatkan kegaduhan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Litigasi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ardiansyah mengatakan transformasi PT Askes ke BPJS Kesehatan serta PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 adalah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Ardiansyah pada saat memberikan keterangan selaku kuasa Presiden di sidang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Sidang perkara nomor 72/PUU-XVII/2019 digelar di ruang sidang lantai II Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (16/1/2020). Sidang dipimpin Anwar Usman, didampingi delapan orang hakim konstitusi lainnya.

Baca: Mahfud MD Sempat Singgung Dugaan Korupsi Rp 10 Triliun, Dirut Asabri Sonny Widjaja Beri Bantahan

Baca: Bantah Isu Korupsi, Dirut Asabri: Saya Jamin Uang yang Dikelola Aman!

Baca: Bertemu Erick Thohir, Mahfud MD: Prajurit TNI dan Polri Tidak Usah Gundah Soal PT Asabri

Pasal-pasal yang diuji, yaitu Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, Pasal 5 ayat (2) frasa (2) BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan. b. BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 57 huruf f frasa sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66].

Pada Kamis kemarin, sidang beragenda mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden. Perwakilan dari DPR berhalangan hadir. Adapun, dari presiden diwakili, Ardiansyah, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM dan perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja.

"Bahwa transformasi PT Askes ke dalam BPJS Kesehatan serta PT Taspen dan PT Asabri paling lambat tahun 2029 menjadi BPJS Ketenagakerjaan merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang untuk melaksanakan jaminan penyelenggara sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya yang hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945," kata Ardiansyah, di persidangan.

Menurut dia, pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahkan, dia mengungkapkan, Mahkamah Konstitusi melalui putusan bernomor 50/PUU-VIII/2010 bertanggal 21 November 2011, menyatakan UUD 1945 mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi tidak mewajibkan kepada negara menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud.

Adapun, kata dia, dibentuknya BPJS berdasarkan Undang-Undang BPJS merupakan badan yang ditunjuk untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved