Pemerintah: Transformasi dari Asabri dan Taspen ke BPJS Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-undang

Menurut dia, pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Letjen TNI (purn) Sonny Widjaja (kiri) memberikan keterangan di Gedung Asabri, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Asabri membantah tudingan korupsi yang dialamatkan kepada perusahaan tersebut serta akan menempuh jalur hukum menuntut pihak-pihak yang mengakibatkan kegaduhan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU BPJS terbagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Berdasarkan keterangan itu, dia menegaskan, pada dasarnya ketentuan pasal a quo yang diuji tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

"Ketentuan a quo tetap menjamin hak-hak kepesertaan jaminan termasuk PNS dan ASN, pensiunan pejabat negara/pensiunan PNS, pensiunan janda/duda sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, dan telah dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017, tanggal 31 Januari 2018 tersebut," kata dia.

Sehingga, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Kedua, menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Ketiga, menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.

Keempat, menyatakan Ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk diketahui, sejumlah pensiunan pejabat negara, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dan PNS aktif mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 UU 24/2011. Permohonan uji materi tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 72/PUU-XVII/2019.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved