Moeldoko Sebut Pandangan Negatif Terhadap Omnibus Law Akibat Simpang Siur Substansi

‎Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat suara menyikapi aksi demonstrasi buruh di DPR RI yang menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Moeldoko Sebut Pandangan Negatif Terhadap Omnibus Law Akibat Simpang Siur Substansi
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat suara menyikapi aksi demonstrasi buruh di DPR RI yang menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Menurutnya Omnibus Law Cipta Lapangan kerja tidak merugikan buruh.

Adanya pandangan negatif saat ini lantaran buruh tidak mendapat informasi utuh sehingga ada kesimpang siuran dan salah persepsi.

"Saya pikir ini karena substansinya belum terdistribusikan kepada teman-teman. Yang justru beredar adalah substansi yang tidak sebenarnya seperti cuti hamil katanya dihilangkan padahal menurut Pak Airlangga bukan seperti itu," kata Meodoko di kantornya, Senin (20/1/2020).

Baca: Moeldoko Janji Akan Lakukan Audiensi Bicarakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Moeldoko kembali meyakinkan bahwa Omnibus Law dibangun untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan juga menata kembali perpajakan.

‎Sehingga, nantinya Omnibus Law sungguh-sungguh bisa menjadi sesuatu yang lebih memberikan kepastian, kenyamanan, dan lebih bisa diterima semua pihak.

Baca: Diundang KSAU, Perakit Pesawat Terbang ‎Asal Pinrang Diajak Joyflight Hingga Injakkan Kaki di Istana

Terakhir Moeldoko juga menyatakan pemerintah sudah mengetahui alasan penolakan Omnibus Law.
KSP, kata Moeldoko akan mengakomodir permintaan masyarakat dengan pemerintah.

"Intinya mereka belum puas dengan proses legislasi karena menurut mereka, mereka belum banyak diajak bicara tentang substansi. Saya akan menampung apa-apa yang menjadi keinginan mereka," katanya.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved