Susi Pudjiastuti: Ilegal Fishing di Perairan Natuna Harus Dihukum Tanpa Kompromi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti berharap pemerintah Indonesia memiliki ketegasan dalam bersikap terkait kapal asing di perairan Natuna.

Sebab, Susi Pudjiastuti menilai, ilegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah perairan Natuna bukan masalah kedaulatan.

Baca: Anggota Komisi I Minta Perairan Natuna Dijaga 24 Jam

Namun, pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan hukum yang tegas dan kongkrit tanpa kompromi.

Hal itu disampaikan Susi dalam diskusi bertajuk 'Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan' di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

"Illegal fishing di ZEE Indonesia bukan masalah kedaulatan, jadi semestinya tidak ada urusan mau perang, mau apa, ya penegakkan hukum, hak kita diambil, makanya harus ada penegakkan hukum atas kedaulatan kita. Jadi salah satu yang terpenting adalah policy yang dijalankan dengan konsisten, tanpa kompromi. Wibawa negara yang akan menjaga negara dari intervensi dan interupsi dari negara lain," kata Susi.

Menurut Susi, langkah dalam pencegahan ilegal fiahing yakni dengan melakukan patroli rutin di periaran Natuna.

Dengan begitu, hak berdaulat atas sumber daya alam tetap terjaga.

"Ada yang melanggar ya hukum, tidak perlu drama. It's normal activity job. Kalau ada masuk nyolong ya tangkap, so simple," ucapnya.

Susi pun tak setuju dengan rencana pemerintah mengirimkan kapal bercantrang dari nelayan pantai utara (Pantura) Jawa.